 |
| DPR RI, BPBD Kota Bekasi dan BMKG saat menunjukkan peta skenario Gempa Bumi di Bekasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kota Bekasi, Jawa Barat, kini masuk dalam zona rawan terdampak gempa bumi, akibat aktivitas sesar aktif Sesar Naik Busur Belakang Jawa Barat. Potensi bencana itu, memicu urgensi audit keselamatan bangunan dan penguatan mitigasi secara menyeluruh di wilayah tersebut.
Ancaman itu terungkap dalam agenda Sekolah Lapang Gempabumi (SLG), yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama pemangku kepentingan terkait di Pondok Pesantren Maslakul Irfan, Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi, Rabu (17/6/2026).
Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Dr. Teguh Rahayu, menjelaskan bahwa magnitudo maksimal dari sesar darat tersebut ditargetkan bisa mencapai M 6,9.
"Potensi kerusakan di wilayah Kota Bekasi tentunya cukup tinggi. Karena itu masyarakat, pemerintah daerah, BPBD dan seluruh instansi terkait perlu memperkuat langkah mitigasi bencana," ujar perempuan yang akrab disapa Ayu itu kepada wartawan.
Merespons risiko tinggi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak adanya langkah konkret di sektor infrastruktur. Ia menekankan, bahwa pengawasan standarisasi bangunan baru maupun lama di Kota Bekasi, harus diperketat demi keselamatan warga.
"Gedung-gedung yang sudah lama perlu dicek kembali kelayakannya. Sementara bangunan baru juga harus memenuhi standar yang berlaku agar lebih aman terhadap potensi bencana," tegas Sudjatmiko.
Ia menambahkan, sosialisasi mitigasi lewat SLG ini sangat krusial dan harus dilakukan secara berkala. Keterlibatan unsur pemerintah, BPBD, hingga aparat keamanan diharapkan mampu memperketat pengawasan pembangunan di daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mulai bergerak di lapangan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Bekasi, Wiratma Puspita, menyatakan pihaknya kini gencar melakukan pemeriksaan visual pada infrastruktur publik.
"Kami melihat kondisi bangunan secara kasat mata, seperti keberadaan kolom struktur dan rambu-rambu evakuasi. Tujuannya agar saat gempa terjadi, masyarakat sudah mengetahui jalur penyelamatan yang harus digunakan," ungkap Wiratma.
Selain pemantauan fisik, BPBD Kota Bekasi juga mengandalkan program edukasi bertajuk 'e-Flash'. Program pelatihan kesiapsiagaan menghadapi gempa ini menyasar sekolah, komunitas warga, hingga pusat perbelanjaan. BPBD juga membuka layanan permohonan pelatihan langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. (Pandu)
