 |
| Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama BMKG |
inijabar.com, Garut- Pemerintah Kabupaten Garut bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Komisi V DPR RI memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Kabupaten Garut Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Selasa (28/7/2026), menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, Garut merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi gempa bumi sehingga masyarakat perlu memahami risiko tersebut tanpa harus diliputi kepanikan.
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi, termasuk penguatan Earthquake Early Warning System (EEWS) atau Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi.
"Yang penting masyarakat paham bahwa daerah kita memiliki potensi gempa. Namun tidak perlu panik berlebihan karena pemerintah terus memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini," ujar Syakur.
Ia menjelaskan, melalui Sekolah Lapang Gempabumi peserta dibekali berbagai keterampilan penting, mulai dari cara berlindung saat gempa terjadi, prosedur evakuasi, hingga menuju titik kumpul (assembly point) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan bentuk ikhtiar untuk meminimalkan risiko korban saat bencana terjadi, sekaligus tetap mengedepankan doa dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Anggota Komisi V DPR RI Ade Ginanjar menyebut Sekolah Lapang Gempabumi menjadi langkah konkret dalam memperluas edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Ia menegaskan pihaknya terus mendukung penyediaan peralatan pemantauan gempa serta pemasangan EEWS di daerah-daerah yang membutuhkan.
"Bencana tidak ada yang tahu kapan datangnya. Tetapi dengan sistem yang dikembangkan BMKG, risiko dampak bencana bisa ditekan. Ketika ada peringatan dini, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan," kata Ade.
Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung, Suaidi Ahadi, menjelaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana membutuhkan sinergi antara BMKG, pemerintah daerah, dan BPBD.
BMKG bertugas mendeteksi aktivitas gempa dan menyampaikan informasi secara cepat, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menindaklanjuti informasi tersebut melalui langkah-langkah perlindungan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi mengenai potensi sumber gempa di wilayah Garut serta pelatihan penggunaan aplikasi InfoBMKG yang menyediakan informasi gempa bumi, cuaca, hingga potensi tsunami secara real-time.
Suaidi menegaskan, tujuan utama Sekolah Lapang Gempabumi bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat.
"Kami ingin masyarakat semakin memahami cara menghadapi bencana dengan benar sehingga dapat mewujudkan keluarga yang cerdas bencana," pungkasnya.(jang)
