 |
| Pelantikan mutasi pejabat di Pemkab Bandung Barat |
inijabar.com, Bandung Barat – Langkah Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat pada Kamis (30/7/2026). Hal ini mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat sipil.
Penataan birokrasi tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperbaiki pelayanan publik sekaligus membangun pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan akuntabel.
Koordinator KIRAB sekaligus Pembina BALAD, Asep Herna, menyebut rotasi dan mutasi merupakan jawaban atas kejenuhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan kurang responsif.
"Jujur saja, masyarakat Bandung Barat sudah jenuh dan lelah melihat pelayanan pemerintah yang lambat, berbelit-belit, dan terkesan sekadar rutinitas formalitas. Rotasi dan mutasi ini adalah kunci sekaligus momentum emas dari Bupati Jeje untuk menjawab kejenuhan warga. Ini bukti komitmen beliau bahwa birokrasi KBB harus berubah dan benar-benar hadir melayani rakyat," ujar Asep. Kamis (30/7/2026)
Ia juga memberikan apresiasi kepada Tim Penilai Kinerja (TPK) Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Ade Zakir Hasim atas proses penataan jabatan yang dinilai berjalan secara profesional.
Menurut Asep, pejabat yang telah mendapatkan amanah baru harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
"Kami mengapresiasi kerja maksimal Ketua TPK, Bapak Ade Zakir Hasim, beserta tim yang telah mengawal proses ini. Namun, kami ingatkan kepada seluruh pejabat yang telah diberi amanah: Anda bekerja bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan wajib menjalankan dan mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Bandung Barat Amanah," tegasnya.
Selain itu, Asep menekankan pentingnya menjaga soliditas di seluruh jajaran birokrasi pasca-pelantikan. Ia berharap seluruh kepala OPD, Sekretaris Daerah, hingga Bupati dan Wakil Bupati dapat membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berintegritas.
Meski mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan Bupati Jeje, Asep memastikan masyarakat sipil akan tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap para pejabat yang baru dilantik.
Menurutnya, pengawasan publik diperlukan agar berbagai persoalan yang pernah mencuat, termasuk dugaan pelanggaran kode etik dan isu transaksional jual beli jabatan di lingkungan BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, tidak kembali terjadi.
"Apresiasi yang kami berikan hari ini berjalan seiring dengan pengawasan ketat yang akan kami lakukan setiap hari. Kasus-kasus dugaan pelanggaran etik maupun isu jual beli jabatan seperti di BKPSDM KBB harus menjadi pelajaran yang tidak boleh terulang. Pejabat yang baru dilantik jangan main-main dengan amanah ini. Kami akan berdiri di garis depan untuk mengawasi rekam jejak dan kinerja mereka demi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang bersih dan akuntabel," pungkas Asep.(novi)
