 |
| Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung |
inijabar.com, Kabupaten Bandung – Kementerian Haji dan Umrah (KemenHaj) Provinsi Jawa Barat mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memilih travel umrah. Calon jamaah diminta memastikan legalitas dan rekam jejak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebelum mendaftar.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sutan Raja, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, H. Akhmad Fauzin, serta dihadiri Forum Silaturahmi dan Koordinasi PPIU Patuh (FKS Patuh) Jawa Barat yang menaungi PPIU di wilayah Jabar.
Akhmad Fauzin menegaskan pembinaan terhadap PPIU akan dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh penyelenggara memahami aturan dan menjalankan usaha sesuai ketentuan.
"Pembinaan ini akan terus dilakukan supaya mereka memahami alur atau proses bisnis penyelenggaraan ibadah umrah. Tujuannya agar seluruh PPIU patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku," ujarnya.
Menurutnya, pengawasan pemerintah sangat penting karena penyelenggaraan ibadah umrah dikelola oleh pihak swasta dan telah menjadi industri yang besar.
"Kementerian Haji dan Umrah melakukan kontrol serta pengawasan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, pembinaan, dan perlindungan. Itu yang paling penting," tegasnya.
Ia juga memberikan tips kepada masyarakat agar tidak menjadi korban travel umrah bermasalah. Calon jamaah diminta terlebih dahulu mengecek rekam jejak penyelenggara dan memastikan travel tersebut terdaftar secara resmi di Kementerian Haji dan Umrah.
"Pastikan melihat track record PPIU, lalu konfirmasi ke Kementerian Haji dan Umrah mengenai travel yang akan dipilih. Jangan sampai tertipu," pesannya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Barat, H. Boy Hary Novian, menjelaskan bahwa FKS Patuh merupakan forum resmi yang dibentuk melalui surat keputusan Kementerian Haji dan Umrah sejak 2019.
Menurut Boy, keberadaan forum tersebut sangat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap PPIU di berbagai daerah di Jawa Barat.
"FKS Patuh menjadi mitra strategis kami. Mereka ikut membantu mengawasi PPIU di daerah sehingga pelayanan kepada jamaah semakin baik," katanya.
Melalui kegiatan pembinaan ini, KemenHaj Jawa Barat berharap seluruh PPIU mampu menjalankan usahanya secara profesional, transparan, mematuhi regulasi, serta mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah umrah
