 |
| Penayangan video peristiwa Kudatuli di DPC PDIP Depok |
inijabar.com, Depok - Peringatan 30 tahun peristiwa tragedi kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) 1996 yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok, di Taman Merdeka, Sukmajaya, Minggu (26/7/2026) malam, bukan sekadar menjadi ajang mengenang masa lalu.
Acara malam renungan ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, khususnya terkait potensi kemunduran nilai-nilai demokrasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Yuni Indriany mengingatkan para kader dan masyarakat agar memegang teguh prinsip "Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah" (Jas Merah). Menurutnya, kebebasan dan sistem demokrasi yang dinikmati hari ini merupakan hasil jerih payah dari proses panjang yang ditempuh dengan pengorbanan besar.
"Ini merupakan momentum kebangkitan bagaimana perjuangan demokrasi itu sulit, dan kita raih itu dengan darah dan air mata. Nah di momentum ini PDI Perjuangan akan terus merawat dan menjaga demokrasi itu sendiri," ujar Yuni yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok usai mengikuti malam peringatan Kudatuli, di Kota Depok, Minggu (26/7/2026).
Alarm Kewaspadaan: Bayang-Bayang Militeristik dan Otoritarianisme
Sikap kritis yang tajam juga disampaikan Ketua Panitia Peringatan Kudatuli, Ikravany Hilman. Dirinya menyoroti sejumlah indikator sosial politik kontemporer yang dinilai memerlukan kewaspadaan kesadaran tinggi dari publik, termasuk potensi kembalinya peran militer dalam sektor-sektor sipil dan tata kelola kebijakan publik.
Ikra pun memberikan catatan khusus mengenai pentingnya menjaga batasan antara institusi bersenjata dengan ruang sipil dan politik. Dengan mengacu pada prinsip dasar yang kerap disuarakan lantang oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Tentara dan polisi adalah institusi yang diberikan oleh konstitusi untuk memiliki kewenangan memonopoli alat kekerasan yang sah. Sedangkan politik adalah ruang dialog, maka ketika unsur kekerasan masuk ke dalam proses politik, maka esensi politik itu sendiri akan hilang," tegas Ikra.
Tak hanya itu, kata pria yang pernah menempuh pendidikan Ilmu Sosial dan Politik UI tersebut juga mengingatkan agar publik tidak terjebak pada sikap demokrasi yang hanya mau “Take it For Granted” (menerima begitu saja) menganggap kebebasan dan demokrasi sebagai sesuatu yang mengalir begitu saja dan tidak akan pernah hilang.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif, bibit-bibit otoritarianisme dikhawatirkan akan dapat kembali menguat.
Oleh karenanya, kata dia dalam kesempatan yang sama, DPC PDI Perjuangan Kota Depok turut melibatkan berbagai elemen organisasi kepemudaan pada acara tersebut. Langkah ini diambil, untuk memastikan estafet kesadaran sejarah bisa sampai kepada generasi muda yang akan memegang kendali kepemimpinan di masa mendatang.
Ikra juga menegaskan bahwa pelibatan generasi muda penting dalam konteks merawat dan menjaga demokrasi bangsa saat ini. Agar ke depan mereka tidak menghadapi situasi sulit akibat lemahnya fondasi demokrasi, akibat kelalaian generasi pendahulu dalam mengawal jalannya reformasi.
Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Imam Turidi menambahkan bahwa peringatan Kudatuli ini merupakan momentum kebersamaan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bukan hanya eksklusif milik satu partai politik saja.
Meski secara statistik indeks demokrasi dinilai cenderung stabil, refleksi berkala tetap diperlukan. Guna mendorong kualitas demokrasi yang lebih substansial dan partisipatif. (Risky)
