 |
| Yusril Ihza Mahendra saat sidang disertasi pada program doktor filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI) |
inijabar.com, Depok – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menghidupkan kembali "Etika Peradaban" sebagai fondasi utama kemajuan bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menuntaskan sidang disertasi pada program doktor filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia (UI), Kamis (2/7/2026).
Dalam disertasinya yang berjudul "Penafsiran Kembali Pemikiran Mohammad Natsir Tentang Relasi Islam dengan Negara: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial".
Yusril Ihza Mahendra menggali lebih mendalam tentang pemikiran Pahlawan Nasional, Mohammad Natsir.
Selama lima tahun melakukan riset dan menyelesaikannya, dia mengaku menemukan bahwa pesan-pesan Mohammad Natsir bukan hanya sekadar sejarah, melainkan sebagai arah yang sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman saat ini.
Yusril menegaskan bahwa solusi atas berbagai persoalan bangsa, termasuk tantangan tata kelola pemerintahan, tidak cukup hanya diselesaikan dengan regulasi atau pembentukan lembaga baru. Menurutnya, negara harus terlibat aktif dalam membangun etika peradaban yang berakar di atas nilai-nilai norma agama.
"Implementasi dari pemikiran Pak M. Natsir sangat nyata. Bagaimana kita menerapkan etika peradaban yang dibangun di atas nilai-nilai agama itu dapat kita hidupkan kembali di tengah-tengah persoalan masyarakat kita saat ini," ujar Yusril Ihza Mahendra kepada awak media.
Tak hanya itu, dia menambahkan bahwa penafsiran dari dalam disertasi yang dibuatnya ini melampaui urusan individu atau dakwah semata. Tapi merupakan panggilan bagi negara untuk menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan integritas moral yang tinggi.
Dalam disertasinya, Yusril juga menyoroti pergulatan politik dan hukum di masa lalu, termasuk upaya Mohammad Natsir dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi di tahun 1950-an. Meski tantangan di masa lalu sangat besar, kata dia semangat Mohammad Natsir untuk menegakkan keadilan tetap menjadi inspirasi utama bagi dirinya dalam kiprahnya di pemerintahan hingga hari ini.
Yusril pun merefleksikan perjalanannya sendiri, mulai dari pembentukan RUU KPK hingga ratifikasi konvensi anti-korupsi dunia. Baginya, meski instrumen hukum tersebut telah ada, ada satu elemen krusial yang harus terus diperkuat yakni 'Etika Peradaban'.
"Kalau Pak Natsir masih hidup dan kita tanya, saya dapat pastikan beliau akan menjawab: yang kurang bukan aturan hukumnya, bukan lembaganya yang tidak ada, tapi etika peradabannya yang belum dijalankan sepenuhnya," tutur Yusril.
Dalam disertasinya ini, Yusril pun mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak hanya berhenti pada formalitas demokrasi atau sekadar menjalankan konstitusi. Dirinya mendorong adanya "Demokrasi Substantif" di mana setiap kebijakan publik dan perilaku penyelenggara negara ditopang oleh etika peradaban yang kuat.
Dengan menggali kembali pemikiran para pendiri bangsa, Yusril memberikan kontribusi intelektual yang konstruktif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Langkah ini dinilai menjadi penting di balik geliatnya pembangunan infrastruktur dan kemajuan zaman. Penguatan karakter moral dan etika bangsa adalah kunci utama agar Indonesia tumbuh menjadi negara yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga beradab secara hakiki. (Risky)
