inijabar.com, Kota Bandung– Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
Mulai dari minimnya lapangan kerja, kerusakan infrastruktur, keterbatasan sekolah, layanan kesehatan, hingga persoalan lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak dirinya menjabat sebagai gubernur.
"Dan itu semua merupakan kesalahan saya sebagai Gubernur Jawa Barat karena belum bisa menyiapkan lapangan kerja yang terbuka, yang sangat banyak," ujar Dedi.
Menurutnya, keterbatasan lapangan pekerjaan membuat banyak warga Jawa Barat terpaksa merantau ke luar daerah bahkan ke luar negeri demi mencari penghasilan.
Investasi Jadi Kunci Buka Lapangan Kerja
Dedi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong masuknya investasi agar semakin banyak peluang kerja tersedia. Dengan begitu, masyarakat diharapkan dapat bekerja di daerahnya sendiri tanpa harus meninggalkan keluarga.
Ia menilai Hari Jadi ke-81 Jawa Barat bukan hanya momentum merayakan keberhasilan pembangunan, tetapi juga saat yang tepat untuk mengakui berbagai kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.
"Di usia 81 tahun ini kami belum bisa memberikan seluruh kebutuhan masyarakat secara sempurna. Kekurangannya masih banyak dan pencapaiannya belum sesuai harapan," katanya.
Jalan Rusak hingga Sekolah Belum Memadai
Selain lapangan kerja, Dedi juga menyoroti kondisi infrastruktur. Meski jalan provinsi dinilai sudah jauh lebih baik, masih banyak jalan kabupaten dan desa yang memerlukan perbaikan.
Ia berharap pemerintah kabupaten, kota, dan desa memiliki kemampuan anggaran yang cukup untuk memperbaiki infrastruktur, dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sektor pendidikan, Dedi mengungkapkan masih banyak bangunan SD dan SMP yang rusak. Selain itu, jumlah SMA dan SMK dinilai belum mencukupi sehingga pembangunan sekolah baru harus terus dilakukan agar akses pendidikan semakin merata.
Layanan Kesehatan Masih Jadi PR
Persoalan kesehatan juga menjadi perhatian serius. Dedi mengungkapkan masih banyak warga yang masuk rumah sakit tanpa BPJS Kesehatan atau memiliki BPJS tetapi penyakitnya tidak sepenuhnya ditanggung sehingga harus membayar secara mandiri.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat kesulitan membayar biaya pengobatan.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru saja membantu menyelesaikan tunggakan biaya pengobatan seorang warga sebesar Rp162 juta di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Sampah, Gunung Gundul, hingga Abrasi Pantai
Tak hanya itu, Dedi juga menyoroti kerusakan lingkungan yang masih terjadi di Jawa Barat. Mulai dari gunung yang mengalami penggundulan, sungai dipenuhi sampah, hingga kawasan pesisir yang terdampak abrasi.
Menurutnya, penanaman pohon, pengawasan aktivitas pertambangan, pemberantasan pembalakan liar, serta pengelolaan sampah harus terus diperkuat.
Pemprov Jawa Barat juga mulai membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah sebagai solusi jangka panjang.
Selain itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan akan terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Investasinya harus terus meningkat agar lapangan kerja makin terbuka," tegas Dedi.(*)
