![]() |
inijabar.com, Garut– Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan sistem pemantauan kehadiran siswa berbasis digital untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah anak putus sekolah.
Rencana tersebut disampaikan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Absensi Siswa dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut, Jalan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (13/8/2026).
Syakur menilai tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Menurutnya, kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, anak memilih bekerja sejak dini, hingga kurangnya dorongan orang tua agar anak melanjutkan pendidikan.
“Kita sangat prihatin dengan anak yang tidak sekolah yang tinggi. Mungkin disebabkan karena orang tuanya tidak memiliki ekonomi untuk membekali dan anaknya mau bekerja,” ujar Abdusy Syakur Amin.
Kehadiran Siswa Dipantau Secara Digital
Menurut Syakur, pencegahan anak putus sekolah harus dilakukan sejak dini. Salah satu langkah yang akan dikembangkan adalah mendeteksi siswa yang mulai tidak aktif mengikuti kegiatan pembelajaran.
Ia menegaskan, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh pihak sekolah. Pemerintah daerah hingga tingkat desa juga perlu terlibat untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
“Paling tidak saya akan memfilter anak-anak yang sekolah namun tidak melanjutkan. Caranya dengan mendeteksi sesegera mungkin ketika ada anak yang bilangnya sekolah namun tidak hadir sekolah,” tegasnya.
Orang Tua Bakal Terima Notifikasi
Pemkab Garut kemudian mendorong pengembangan sistem digital yang dapat memberikan notifikasi kepada orang tua ketika anak tidak hadir di sekolah.
Dengan sistem tersebut, informasi ketidakhadiran siswa bisa diketahui lebih cepat sehingga orang tua, sekolah, dan pemerintah dapat segera melakukan tindak lanjut.
“Dengan begitu maka ada suatu monitoring yang komprehensif,” kata Syakur.
Sistem notifikasi kehadiran siswa ini diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk mendeteksi pembolosan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan Anak Tidak Sekolah.
Jika seorang siswa mulai sering tidak hadir, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal awal untuk dilakukan penelusuran. Pemerintah bersama sekolah dan orang tua kemudian dapat mencari penyebabnya sebelum anak benar-benar berhenti sekolah.
Syakur berharap kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah hingga pemerintahan desa mampu memperkuat pengawasan pendidikan.
Dengan deteksi lebih cepat, potensi anak putus sekolah di Kabupaten Garut diharapkan dapat ditekan.(jang)



