inijabar.com, Kota Bekasi- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap dua kali unjuk rasa yang digelar DPRD Kota Bekasi diantaranya unjuk rasa TKK/GTK yang salah satu agitasinya mendesak pengesahan APBD 2020 dan juga aksi meminta Ketua DPRD Kota Bekasi untuk mundur dengan pintu masuk melalui Kartu Sehat (KS) NIK.
Kedua aksi tersebut dilakukan oknum Guru Tenaga Kontrak (GTK) yang kebetulan aktif dikepengurusan TBP (Teman Bang Pepen) sebuah komunitaa pendukung Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi membenarkan demonatasi tersebut beraroma politik dan menyudutkan partainya dengan menggiring opini seakan-akan PKS yang menginginkan KS-NIK ditiadakan.
“Kita sayangkan demo pendukung KS-NIK melecehkan lembaga DPRD dengan mempersekusi ketua DPRD. Apalagi kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan dengan cara memaksa Ketua DPRD menemui massa unjuk rasa. Padahal tidak ada surat pemberitahuan ke Setwan DPRD dan korlap aksi di duga berstatus Guru GTK disalah satu sekolah di Jatiasih.Persoalan KS-NIK tidak akan selesai dengan demo dan aksi massa”, ungkapnya.
Sardi yang juga menjabat sebaga Ketua Komisi IV ini. Sardi mengatakan, dirinya meminta agar pimpinan DPRD mangambil sikap tegas terhadap pelecehan lembaga DPRD,. Pasalnya demo KS-NIK yang dilakukan kemarin sangat tendensius dan salah alamat.
“Dengan Carut marut KS-NIK, maka Kami minta pimpinan DPRD membentuk pansus KS-NIK/Jamkesda dan juga mengakomodir keinginan anggota untuk audit anggaran KS-NIk tahun 2018 – 2019,"ucapnya. Jumat (13/12/2019).
"Saya juga akan minta pimpinan partai mengerahkan satgas partai atas pelecehan simbol partai saya ini karena demonstran menyebut PKS” tegas Sardi.
Soal KS nik, kata Sardi, sudah dianggarkan DPRD sebesar Rp 386 milyar yang sudah ditanda-tangani dalam pengesahan RAPBD oleh ketua DPRD dan walikota Bekasi.
"Kok ketua dewan di intimidasi?, "pungkasnya.(*)
