inijabar.com, Kota Bekasi- Sikap reaktif yang ditunjukan oleh Walikota Bekasi menghadapi polemik Karru Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan mengeluarkan Surat Edaran penghentian KS NIK awal Januari 2020 nanti, mendapat reaksi dari partai-partai yang awal nya merupakan partai pendukungnya di Pilkada 2017.
Beberapa Anggota DPRD kota Bekasi pun mendesak dibentuknya Pansus KS NIk untuk mendesak di auditnya secara independen pengelolaan keuangan KS NIK sejak 2017 hingga 2019.
Partai yang sudah kencang berteriak pembentukan Pansus KS seperti, anggota dewan asal PKS, PDIP, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB. Sedangkan Golkar dan PPP yang memang bersatu dalam satu fraksi di DPRD Kota Bekasi tetap mendukung langkah yang diambil Walikota terkait KS NIK.
Saat dimintai komentarnya Wakil Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Afrizal mengaku, partai nya mendukung dibentuk nya Pansus KS NIK dengan alasan agar tidak ada pihak yang merasa benar sendiri.
"PAN mendesak untuk segera dibentuk Pansus KS NIK agar semua pihak baik legislatif dan eksekutif tidak merasa yang paling benar. Dengan diaudit akan terang benderang dan trasnparansi pengelolaan keuangan daerah melalui KS,"ucap pria yang akrab disapa Reza ini. Minggu (15/12/2019).
Reza menyebut partainya mendukung segala kebijakan yang pro rakyat terutama program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
"Jangan di balik-balik info nya seolah dewan menolak keberlangsungan KS .padahal itu berhenti bukan karena anggota dewan yang tidak setuju akan tetapi aturan diatasnya yang harus disesuaikan sebagaimana mestinya,"ucap Reza.
"Anggota Fraksi PAN juga kan mendukung penuh terkait KS NIK. dengan menyetujui anggaran KS di tahun 2020 sebesar Rp385 miliar. Logika nya pemerintah itu melaksanakan dan dewan itu menggagarkan jangan di balik-balik dianggap dewan harus nurut sama walikota,"tandasnya.
"Prinsipnya PAN setuju Pansus dalam rangka menjawab kesimpang siuran masalah KS. Dan semua dewan setuju orang sudah dianggarkan,"pungkasnya (*)
