 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Kota Bekasi – Rencana pelaksanaan Bekasi Junior League (BJL) Soeratin Cup U-13 dan U-15 Tahun 2026 menuai sorotan dari sejumlah pengelola Sekolah Sepak Bola (SSB) dan pemerhati sepak bola usia dini.
Selain dinilai mahal dan melebihi standar kompetisi tingkat Jawa Barat, ajang ini juga dianggap keluar dari mekanisme organisasi PSSI karena tidak tercantum dalam kalender resmi Asprov PSSI Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang beredar, setiap klub peserta diwajibkan membayar uang pendaftaran awal sebesar Rp3.000.000, di luar biaya operasional lain seperti transportasi, perlengkapan, dan akomodasi. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening pribadi atas nama Fajar Ibrahim, bukan rekening resmi organisasi.
“Untuk level Askot, angka itu sangat mahal. Bahkan melebihi beberapa kompetisi Soeratin tingkat provinsi,” ujar salah satu pengelola SSB di Bekasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di Luar Kalender Asprov Jabar
Sorotan paling tajam mengarah pada legalitas dan posisi kompetisi. Mengacu pada regulasi PSSI, kompetisi resmi Soeratin seharusnya berjenjang dan tercantum dalam kalender Asprov sebagai bagian dari sistem pembinaan nasional.
Namun, hingga kini, kompetisi BJL Soeratin Cup U-13 dan U-15 Kota Bekasi tidak tercatat dalam kalender resmi Asprov PSSI Jawa Barat. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa hasil kompetisi tidak memiliki legitimasi dalam jalur resmi PSSI.
“Ini bukan sekadar soal mahal, tapi soal mekanisme. Kalau tidak masuk kalender Asprov, lalu ini kompetisi resmi atau turnamen independen?” kata pengelola SSB lainnya.
Bertabrakan dengan Agenda Porprov 2026
Kritik juga diarahkan pada prioritas kebijakan Askot PSSI Kota Bekasi. Saat Jawa Barat tengah bersiap menghadapi Porprov dan Kota Bekasi menjadi tuan rumahnya dengan target mempertahankan emas, Askot justru dinilai lebih fokus menyelenggarakan kompetisi internal berbiaya tinggi.
“Seharusnya energi Askot diarahkan ke persiapan Porprov, bukan membuat kompetisi yang menambah beban klub dan berpotensi memecah konsentrasi pembinaan,” ujar sumber tersebut.
Selain biaya dan kalender, mekanisme pengelolaan dana juga menjadi pertanyaan. Penggunaan rekening pribadi untuk pendaftaran kompetisi dinilai rawan konflik kepentingan dan tidak mencerminkan prinsip transparansi organisasi olahraga.
Sejumlah pihak mendorong agar Askot PSSI Kota Bekasi menjelaskan status resmi kompetisi dan juga membuka rincian anggaran dan alur dana.
Selain itu harus menyelaraskan program dengan kalender Asprov dan mengutamakan agenda strategis daerah, termasuk Porprov
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Askot PSSI Kota Bekasi terkait kritik tersebut.(*)
