|
Menu Close Menu

Menko BPMKI; Perhatian Publik Hanya Pada Banjir di Jabodetabek Padahal Daerah Lain Juga Lebih Parah

Minggu, 05 Januari 2020 | 13.03 WIB

inijabar.com, Jakarta-Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko BPMKI) Muhadjir Effendy didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Munardo mengungkapkan banyak pengungsi yang merasa tidak mendapatkan bantuan secara adil.

“Mereka berada dalam suasana tidak nyaman oleh sebab itu ada rasa tidak puas, kecewa, merasa tidak mendapat perlakuan sama dan sebagainya. Oleh sebab itu pula untuk menghindari komplain antar daerah, kemaren itu saya dengan kepala BNPB melakukan rangkaian peninjauan ke tiga lokasi di daerah yang berbeda sekaligus,” tutur Muhadjir. 

“Kemarin saya ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Jadi tidak hanya wilayah Jabodetabek. Terus ke Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Sehari sebelumnya saya meninjau beberapa lokasi di DKI Jakarta,”sambungnya. Minggu (5/1/2020).

Menteri Muhadjir menambahkan, selama ini perhatian publik banyak terfokus ke musibah banjir di Jabodetabek. Padahal, lanjutnya, ada daerah lain yang mengalami musibah banjir lebih parah.

“Setelah melakukan peninjauan langsung ke Kabupaten Lebak, tepatnya di desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong ini kerusakannya justru yang paling parah. Korbannya mencapai 11 orang, 30 jembatan hanyut, 900 rumah hanyut termasuk dua sekolahan,” katanya.

“Saya terus meninjau ke desa Pasir Madang, kec. Sukajaya Bogor. Di sini yang meninggal 11 orang, yang 4 belum ditemukan,"katanya.

Setelah meninjau tiga lokasi tersebut, Muhadjir mengidentifikasai, Ada lima desa yang tidak bisa diakses untuk diberi bantuan makanan.

Muhadjir menjelaskan, Kepala BNPB memutuskan untuk menempatkan satu Helikopter untuk memberikan bantuan via udara.

“Intinya pemerintah berusaha memperlakukan sama terhadap korban bencana banjir. Tentu kalau harus bertul betul sama apalagi betul betul adil tidak mungkin,” ungkapnya.

Diakui Muhadjir, idealnya dia bisa mengunjungi semua lokasi banjir. Hanya saja, menurutnya hal itu tidak memungkinkan. 

“Maunya sih semua lokasi bisa dikunjungi, sehingga kebijakan  yang diambil betul betul sesuai dengan kondisi lapangan. Tidak berdasar persepsi,”tandasnya.(*)
Bagikan:

Komentar