Gaji Dipotong Cicilan Bank, Honor TPP Dipotong Juga Nasib ASN dan TKK Kota Bekasi

Redaktur author photo

inijabar.com, Kota Bekasi- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkot Bekasi, Karto mengeluarkan nota dinas berisi tentang pemotongan TPP (Tunjangan Penambahan Penghasilan) para ASN (Aparatur Sipil Negara) dan penghasilan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dikarenakan kondisi wabah virus covid 19 yang membuat keuangan daerah terutama PAD (Pendapatan Asli Daerah) ikut merosot drastis.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat pembahasan pada 31 Maret 2020. Ada tiga poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut.

1. Pemberian TPP bagi ASN dilakukan pemotongan/rasionalisasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, maka TPP ASN dan Penghasilan TKK dapat dibayarkan.

3. Pelaksanaan absensi elektronik dan pengisian SIKERJA tetap berjalan.

Disebutkan Kondisi Penganggaran dan Kebijakan pagu anggaran 2020 TPP ASN mencapai Rp948 miliar sedangkan Gaji TKK Rp708 miliar. Rata-rata per bulan untuk ASN Rp79 miliar dan TKK sebesar Rp 59 miliar. 

Untuk TPP bulan Maret 2020 yang akan dibayarkan bulan April disebut-sebut masih dapat diberikan jika melihat keuangan daerah saat ini, namun untuk bulan selanjutnya akan melihat kondisi pendapatan keuangan daerah.

Mensikapi kabar tersebut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Aminah menyebut pemotongan TPP bagi ASN dan pembayaran TKK menambah berat beban ekonomi pegawai baik ASN maupun non ASN.

Pasalnya, kata dia, ASN gaji bulanannya sudah terlebih dahulu dipotong cicilan Bank. Tentunya akan sangat berat jika TPP juga dipotong atau di rasionalisasi. Begitupun TKK termasuk GTK (Guru Tenaga Kontrak) pastinya lebih berat dengan kondisi seperti ini.

"Saya menolak pemotongan tunjangan pegawai sebagai opsi pertama dalam penghematan anggaran untuk penanganan wabah covid19. Mereka sudah berat dengan biaya hidup saat ini apalagi TKk/GTK,"ucap politisi asal PAN ini. Kamis (9/4/2020).

Wanita yang sempat menjadi guru honorer di sebuah sekolah SD Negeri di Jatiasih selama 8 tahun ini, mengaku paham dan mengerti kondisi para TKK/GTK di Kota Bekasi.

"Jadi tidak semua progaram yang sudah dianggarkan di APBD bisa jalankan di tahun ini. Ada yang bisa ditunda, dikurangi bahkan dihilangkan kalau memang tidak urgent. Saya yakin APBN dan APBD baik provinsi, kota Bekasi masih mampu untuk membantu mencover penanganan covid19,"pungkasnya Aminah.(*)
Share:
Komentar

Berita Terkini