"Apakah sudah dijelaskan apa dasar kriteria penetapan zonasi ini ?. Agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kebingungan, bahkan salah pemahaman di masyarakat,"ucap Choiruman. Selasa (19/5/2020).
Hal ini, kata dia, juga terkait dengan isu yang beredar sebelumnya, yaitu apakah terkait dengan rencana pelonggaran PSBB, dan ini bentuk daripada kebijakan teraebut.
"Selain kriteria yang jelas, transparan dan terbuka (penetapan zona) juga penetapan zonasi di tingkat kelurahan, dikhawatirkan hanya akan menimbulkan mobilisasi atau pergerakan orang dari kelurahan di sekitarnya yang merupakan zona merah ke zona hijau,"tuturnya.
Politisi asal PKS tersebut juga menyarankan, sebaiknya penerapan dapat difokuskan pada tingkat RW yang memiliki cluster penularan Covid pada 14 hari terakhir, sehingga lebih mudah mengontrol dan mengelola kebijakan pembolehan sholat Ied dengan pengetatan pemberlakuan protokol kesehatan yang massif dan merata di seluruh Kota Bekasi.
"Sehingga tidak parsial yang berisiko bias di masyarakat,"tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat ditanya soal penetapan beberapa kelurahan seperti kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan disebut zona hijau padahal data Pemkot Bekasi di website corona.bekasikota.go id menyebut masih 17 orang poaitif covid.
"Lah kan sudah selesai sembuh
P+ nya sudah zero,"jawabnya singkat.
Ketika dipertegas dengan tapi data nya mash tercantum di website. corona.bekasikota.go.id di Kelurahan Kayuringin Jaya 17 terkonfirmasi positif per tgl 18/5/2020).
"Sedang di update,"pungkasnya.(*)
