 |
| Mantan atlit tinju Kota Bekasi Wira |
inijabar.com, Bekasi – Menjelang bebetapa bulan lagi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jabar 2026 dimana Kota Bekasi sebagai tuan rumah. Justru sejumlah pengurusan cabang olahraga (Cabor) terlibat konflik internal.
Sebelumnya diberitakan pengurus Cabor Bulitangkis Kota Bekasi yang konflik. Juga dualisme kepengurusan tinju amatir Indonesia yang tak kunjung berakhir.
Kondisi tersebut dinilai kian memprihatinkan dan berpotensi menjadi ancaman serius bagi pembinaan atlet, terutama target juara umum Porprov Jawa Barat 2026 yang akan digelar di Kota Bekasi.
Konflik berkepanjangan antar-elite organisasi tinju disebut telah melumpuhkan sistem pembinaan, membingungkan atlet, hingga menghambat partisipasi mereka dalam kejuaraan resmi.
Namun hal itu dibantah oleh mantan petinju nasional Markus Gea atau yang akrab disapa Wira bahwa konflik dualisme di pengurusan Pertina pusat tidak mengganggu persiapan atlit tinju Kota Bekasi di Porprov Jabar 2026.
Dualisme kepengurusan di Pertina pusat bukan lagi persoalan administratif semata, melainkan pertarungan kepentingan yang berdampak langsung pada masa depan atlet.
“Kalau persiapan Porprov, kita sudah siap. Kalau ini mah dualisme pengurus Pertina pusat, yang menjadi korban bukan pengurus, tapi atlet. Mereka berlatih setiap hari, menjaga disiplin, namun kariernya terhenti karena konflik yang tidak pernah selesai,” ujar Wira saat ditemui di Camp Tinju Amatir Esalalan, Kota Bekasi, Senin (9/2/2026).
Menurut Wira, dualisme kepengurusan membuat atlet kesulitan mengikuti kejuaraan resmi, terhambat memperoleh rekomendasi, bahkan kehilangan kesempatan tampil di level nasional maupun internasional. Di daerah, sasana tinju terbelah mengikuti dua kubu, sementara kejuaraan berjalan tanpa kejelasan legitimasi.
Situasi ini dinilai semakin ironis karena terjadi di tengah persiapan Porprov Jabar 2026. Sejumlah cabang olahraga di Kota Bekasi disebut masih dilanda konflik internal, tidak hanya tinju, tetapi juga bulutangkis dan cabor lainnya, yang berdampak pada konsolidasi atlet dan pelaksanaan program pembinaan.
Selain konflik organisasi Pertina di pusat persoalan minimnya anggaran latihan atlet turut menjadi sorotan. Sejumlah pelatih dan pengurus sasana mengeluhkan keterbatasan dana untuk pemusatan latihan, uji tanding, hingga kebutuhan dasar atlet.
“Target prestasi besar, tapi dukungan anggaran dan kepastian organisasi masih jauh dari ideal. Ini berbahaya kalau tidak segera dibenahi,” sindirnya.
Wira juga menilai dualisme tinju amatir mencerminkan lemahnya tata kelola olahraga dan absennya ketegasan dalam pengambilan keputusan. Jika terus dibiarkan, Indonesia berpotensi kehilangan satu generasi atlet berbakat akibat tidak adanya kepastian arah pembinaan.
“Ini bukan sekadar konflik organisasi. Ini soal masa depan atlet dan wajah olahraga Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh konflik kepentingan,” ungkapnya.
Desakan pun menguat agar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk mengakhiri dualisme kepengurusan.
Pemerintah dinilai memiliki kewenangan hukum sekaligus tanggung jawab moral untuk menetapkan satu kepengurusan yang sah demi kepastian pembinaan atlet.
Tanpa keputusan strategis, konflik internal cabor dikhawatirkan akan terus berlarut, melemahkan daya saing atlet Jawa Barat, serta mengganggu persiapan Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi.(*)
