Pasalnya, kata Epi, di lapangan berbagai temuan baik secara langsung ataupun laporan pengaduan masyarakat yg sampai saat ini terus mengalir hingga mengakibatkan terhambatnya turunnya Bansos sebab salah sasaran.
"Entah bagaimana awalnya hingga kejadian kisruh di lapangan dan yang kena batunya adalah pemerintahan di bawah seperti desa dan RW serta RT. Perlu perbaikan tupoksi kembali supaya berlaku profesional dan proporsional,"sarannya.
Epi menambahkan, data bansos rentan penyimpangan akibat kepentingan korupsi kolusi dan nepotisme akan terus terjadi jika kepadanya seperti ini.
"Kami LAKRI mendorong agar dinas atau instansi terkait melakukan pembenahan hingga ada rasa keadilan dan kenyamanan yang dirasakan warga masyarakat khususnya yang miskin dan tidak mampu,"tuturnya. Jumat (29/5/2020).
Saat ini, sambung Epi, pengangguran semakin bertambah, perusahaan makin menyusut dan bangkrut. Maka otomatis tingkat kriminalitas bertambah akibat Kebutuhan ekonomi kian mendesak.
"Harapan kami agar pemerintah betul-betul sinergi terhadap kepentingan masyarakat guna menanggulangi wabah Covid 19. Agar bantuan ini betul-betul di rasakan oleh masyarakat khususnya terdampak virus Corona 19 di Ciamis,"ujarnya.(edo)
