 |
| Walikota Bekasi yang juga sebagai Ketua KONI Kota Bekasi Tri Adhianto saat acara Countdown Porprov Jabar 2026 |
DI balik gegap gempita rencana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026, terselip cerita tentang pengetatan ikat pinggang. Bukan hanya soal kesiapan atlet dan venue, tetapi juga tentang bagaimana penyelenggara harus memutar otak di tengah efisiensi anggaran yang kian terasa.
Dokumen APBD 2026 mencatat, dana hibah untuk KONI Jawa Barat hanya sebesar Rp 20 miliar, turun signifikan dari Rp 30 miliar pada tahun sebelumnya.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi itu akan digelar dalam kondisi serba terbatas.
Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Perencanaan KONI Jawa Barat, Nandang, pernah menyatakan, tak menampik kondisi tersebut.
Ia mengakui, penurunan anggaran memaksa pihaknya untuk menyusun ulang prioritas. Bahkan, dana yang ada diperkirakan hanya cukup untuk menopang kegiatan rutin, terutama pembinaan prestasi atlet.
“Kemungkinan besar hanya bisa meng-cover kegiatan rutin saja. Utamanya program pembinaan prestasi,” ujarnya pada media.
Situasi ini menggambarkan dilema klasik: antara menjaga ambisi prestasi olahraga dan realitas fiskal pemerintah daerah yang tengah melakukan efisiensi. Di satu sisi, pembinaan atlet tak boleh berhenti. Di sisi lain, ruang fiskal semakin sempit.
Namun, Porprov bukan hanya urusan KONI provinsi. Beban besar justru berada di pundak daerah tuan rumah. Dalam hal ini, Kota Bekasi tampil dengan optimisme tinggi bahkan terkesan kontras dengan keterbatasan di level provinsi.
Berbeda dengan KONI Jabar. KONI Kota Bekasi yang dipimpin oleh Walikota Bekasi Tri Adhianto dengan percaya diri mengaku telah menyiapkan anggaran fantastis, mencapai Rp 150 miliar.
Meski pun kondisi fiskal daerah Kota Bekasi juga sedang tidak baik-baik saja ditengah kebutuhan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di tambah adanya beberapa program strategis nasional yang membutuhkan ekstra anggaran tinggi.
Dana tersebut, kata dia, dialokasikan untuk membenahi berbagai sarana dan prasarana, mulai dari renovasi Stadion Patriot Chandrabaga hingga pembangunan fasilitas olahraga baru seperti lapangan sepatu roda, basket, hingga gedung olahraga bertingkat.
Tri Adhianto, menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah. Ia menyebut Bekasi unggul dibandingkan kandidat lain seperti Depok dan Bogor.
“Dari Depok dan Bogor, kita yang paling siap,” katanya mantap.
Sebanyak 38 cabang olahraga dijadwalkan bertanding dalam ajang multi event ini. Pembukaan dan penutupan pun akan dipusatkan di Kota Bekasi menjadikannya etalase utama wajah olahraga Jawa Barat.
Namun, di balik kesiapan infrastruktur, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari, apakah kemegahan venue mampu menutupi keterbatasan pembinaan?
Efisiensi anggaran di tingkat provinsi berpotensi berdampak langsung pada kualitas atlet yang berlaga. Minimnya dukungan untuk program non-rutin bisa menghambat proses panjang pembinaan yang sejatinya menjadi fondasi prestasi.
Porprov Jabar 2026 pun berubah makna. Ia bukan lagi sekadar ajang kompetisi, melainkan juga cermin bagaimana olahraga daerah bertahan di tengah tekanan efisiensi.
Di satu sisi, pemerintah dituntut realistis dalam mengelola anggaran. Di sisi lain, olahraga membutuhkan investasi jangka panjang yang tak bisa instan.
Ketika peluit pembukaan nanti ditiup di Bekasi, yang dipertaruhkan bukan hanya medali. Tetapi juga jawaban atas satu pertanyaan besar: seberapa kuat olahraga Jawa Barat bertahan ketika anggaran mulai “dipangkas”?.
Opini Ditulis: Novi Nurdiasnyah- Jurnalis inijabar.com Biro Bandung Raya.
