 |
| Anggota DPRD Jabar Ahmad Faisyal Hermawan |
inijabar.com, Kota Bekasi- Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 khususnya jenjang SMAN/SMKN sederajat di Jawa Barat mulai menuai sorotan setelah pemerintah menghapus jalur kepala sekolah dalam proses penerimaan siswa baru.
Anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Faisyal Hermawan menilai kebijakan ini disebut sebagai langkah membersihkan praktik titipan dan nepotisme, namun di sisi lain juga memunculkan kritik dari masyarakat dan kalangan pendidikan.
Penghapusan jalur kepala sekolah dinilai bisa mempersempit celah permainan orang dalam yang selama ini kerap menjadi isu setiap musim PPDB atau SPMB. Banyak orang tua menganggap jalur tersebut rawan digunakan untuk kepentingan pejabat, relasi elite, hingga titipan politik.
Namun kritik muncul karena sistem baru dianggap terlalu kaku dan sepenuhnya administratif. Kepala sekolah kini dinilai kehilangan ruang untuk membantu siswa dengan kondisi khusus seperti korban bencana, keluarga miskin mendadak, siswa yatim piatu, atau anak berprestasi yang terkendala administrasi.
Di sisi lain, publik menilai masalah utama belum tentu selesai. Praktik “jalur belakang” dikhawatirkan hanya berpindah bentuk ke manipulasi domisili, permainan nilai rapor, hingga rekayasa data afirmasi sosial.
Kenapa Jalur Kepala Sekolah Dihapus di SPMB 2026?
Pemerintah Jabar ingin meningkatkan transparansi penerimaan siswa, mengurangi praktik titipan, memperkecil intervensi pejabat, serta membuat proses seleksi lebih objektif.
Dengan sistem berbasis skor dan digitalisasi, seluruh proses diharapkan lebih mudah diawasi publik.
Kritik Terbesar Sistem Baru SPMB 2026
Faisyal juga menilai sistem terlalu fokus pada angka dan administrasi. Jika seleksi makin bergantung pada nilai akademik atau Tes Kemampuan Akademik (TKA), maka siswa dari keluarga mampu berpotensi lebih diuntungkan karena memiliki akses bimbingan belajar dan fasilitas lebih baik.
"Akibatnya sekolah favorit makin elit, kesenjangan pendidikan melebar, dan siswa biasa semakin sulit bersaing,"ujar politisi asal PDI Perjuangan ini. Minggu (10/5/2026)
Faisyal memberikan masukan untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat agar SPMB 2026 benar-benar adil, dinilai perlu membuat jalur sosial darurat yang transparan. Selain itu memperketat audit data domisili dan afirmasi.
"Tidak hanya mengandalkan nilai akademik dan membuka hasil seleksi secara real time agar mudah diawasi publik,"katanya mengingatkan.
Penghapusan jalur kepala sekolah memang bisa menjadi langkah membersihkan praktik titipan dalam SPMB 2026. Namun tanpa pengawasan ketat dan solusi sosial yang jelas, kebijakan ini berpotensi membuat sistem pendidikan semakin kaku dan jauh dari rasa keadilan bagi masyarakat kecil.(adv)
