inijabar.com, Kota Bandung – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jawa Barat kembali memanas. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) resmi membatalkan pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di sejumlah daerah, memicu polemik baru di tubuh partai berlambang Ka’bah tersebut.
Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 0013/IN/DPP/IV/2026 yang ditandatangani pertanggal 22 April 2026, ditujukan oleh Sekretaris Jendral DPP PPP Taj Yasin Maimoen kepada DPC PPP di beberapa wilayah, antara lain Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Karawang, hingga Kabupaten Subang.
Apa yang Terjadi di Internal PPP?
Kisruh ini berakar dari dinamika pasca Muktamar X PPP 2025 yang memunculkan perbedaan sikap di internal partai. DPP menyebut:
Terjadi perubahan kepemimpinan hasil Muktamar X yang telah disahkan pemerintah.
Namun, muncul penolakan dari sejumlah DPW dan DPC di berbagai daerah.
Pemerintah sempat menerbitkan keputusan baru sebagai bentuk rekonsiliasi.
Dalam proses rekonsiliasi tersebut, disepakati bahwa:
Tidak boleh ada pergantian pengurus sebelum AD/ART disempurnakan.
Tidak dilakukan Muswil atau Muscab secara sepihak.
Tidak ada Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.
Namun, fakta di lapangan berbeda.
Mengapa Plt DPC Dibatalkan?
DPP PPP menilai, penunjukan Plt DPC yang terjadi di sejumlah daerah bertentangan dengan hasil Muktamar dan aturan internal partai. Bahkan, instruksi pelaksanaan Muswil dan Muscab dinilai melanggar AD/ART.
Lebih jauh, sekitar 20 DPW PPP disebut meminta penundaan Muswil/Muscab hingga struktur dan aturan partai benar-benar final.
DPP menilai kondisi ini berpotensi:
Memecah soliditas partai
Memicu konflik horizontal antar kader
Mengganggu konsolidasi menuju Pemilu 2029
Daftar Keputusan yang Dibatalkan (Ringkas & Jelas)
Dalam surat keputusan yang ditandatangan Sekjen DPP PPP secara tegas:
Mencabut seluruh SK Plt DPC PPP di 9 daerah Jawa Barat
Menyatakan semua keputusan turunan tidak berlaku dan batal demi hukum
Mengembalikan kepengurusan ke kondisi semula sesuai hasil Muscab sebelumnya
Dampak Politik di Jawa Barat
Jawa Barat sebagai salah satu basis penting PPP kini menjadi episentrum konflik. Situasi ini berpotensi berdampak pada:
Konsolidasi partai di tingkat daerah
Kesiapan menghadapi Pemilu 2029
Stabilitas internal kader di wilayah strategis seperti Bekasi, Karawang, dan Bandung
Pengamat politik menilai, jika tidak segera diselesaikan, konflik ini bisa menurunkan elektabilitas PPP di Jabar.
Seruan Ulama dan Senior PPP
Menariknya, sejumlah ulama dan kiai PPP juga ikut bersuara. Dalam forum silaturahmi nasional, mereka meminta:
Pengurus menahan diri
Tidak memaksakan pergantian struktur
Menjaga keutuhan partai
Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Barat belum mereda. Pembatalan Plt DPC oleh DPP justru membuka babak baru konflik yang lebih luas.
Dengan banyaknya pihak yang terlibat mulai dari DPP, DPW, hingga ulama, masa depan soliditas PPP kini benar-benar diuji.
#PPP Jabar, kisruh PPP 2026, DPP PPP batalkan Plt DPC, konflik internal PPP, berita politik Jawa Barat, PPP terbaru hari ini.(*)
