 |
| Gelaran kirab Tatar Sunda di Sumedang |
inijabar.com, Kota Bandung- Gelaran Milangkala Tatar Sunda menuai kritik keras dari DPRD Jawa Barat. Program budaya yang diinisiasi Gubernur Jabar itu digadang-gadang sebagai penguatan identitas justru dinilai lebih menonjolkan seremoni ketimbang menyentuh kebutuhan riil para pelaku seni di daerah.
Sorotan tajam datang dari anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah. Ia menilai pemerintah terlalu fokus pada kemegahan acara seperti kirab budaya, namun abai terhadap kondisi nyata para seniman yang masih berjibaku dengan keterbatasan.
“Secara simbolik kegiatan budaya itu penting, tapi jangan berhenti di seremoni. Banyak seniman kita justru butuh perhatian konkret, bukan panggung sesaat,” politisi asal PKB ini. Minggu (3/5/2026)
Seniman Terpinggirkan di Tengah Euforia Budaya
Maulana menyoroti fakta di lapangan: banyak sanggar seni hidup dalam kondisi memprihatinkan. Minimnya dukungan anggaran, fasilitas, hingga akses pasar menjadi persoalan klasik yang belum terjawab.
Menurutnya, jika pemerintah serius membangun karakter budaya masyarakat, maka yang harus diperkuat adalah ekosistemnya—bukan sekadar event tahunan yang cepat berlalu.
“Kalau sanggar-sanggar dibiarkan hidup seadanya, lalu apa yang sebenarnya kita rayakan?” sindirnya.
Program Dipertanyakan, Perencanaan Dinilai Lemah
Tak hanya soal substansi, kritik juga menyasar aspek tata kelola. Program Milangkala Tatar Sunda disebut tidak tercantum dalam dokumen perencanaan resmi, memunculkan pertanyaan soal arah kebijakan.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan pemerintah dalam merancang program budaya yang berkelanjutan.
Selain itu, sumber pendanaan yang disebut berasal dari non-APBD juga menjadi sorotan. DPRD meminta transparansi penuh agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Dedi Mulyadi Didesak Buka Suara
Tekanan politik terhadap Dedi Mulyadi kian menguat. DPRD menilai kepala daerah perlu memberikan penjelasan terbuka agar polemik tidak semakin melebar dan menurunkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, pemerintah tetap berargumen bahwa Milangkala Tatar Sunda merupakan langkah strategis untuk membangun identitas budaya masyarakat Jawa Barat.
Namun tanpa fondasi perencanaan yang matang dan keberpihakan nyata pada pelaku seni, program tersebut dinilai berisiko kehilangan arah.
Antara Budaya dan Pencitraan
Perdebatan ini memperlihatkan satu hal penting: kebijakan budaya tidak cukup berhenti pada pelestarian simbolik. Ia harus hadir dalam bentuk keberpihakan nyata—mulai dari pembinaan, pendanaan, hingga perlindungan bagi seniman.
Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah panggung megah tanpa makna—sementara para pelaku budaya tetap berjalan sendiri di balik gemerlap seremoni.(novi)
