 |
| Dua kubu PPP Kota Bekasi menggelar acara masing-masing |
inijabar.com, Kota Bekasi- Dualisme kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi kian terbuka ke publik. Pada Minggu (3/5/2026), dua kubu yang sama-sama mengklaim legitimasi justru menggelar agenda berbeda di waktu hampir bersamaan mempertegas konflik internal yang belum menemukan titik temu.
Kubu yang masih mengatasnamakan kepengurusan di bawah H. Sholihin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di kawasan Summarecon Bekasi.
Sementara itu, kubu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Nawal Husni, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) dan menetapkan dirinya sebagai ketua definitif PPP Kota Bekasi periode 2026. Meski tidak jelas siapa pesertanya Namun menganggapnya sudah sesuai mekanisme partai.
Rakor Sholihin: Klaim Sah dan Solid
Rakor yang digelar di Saung Mang Engking itu dihadiri jajaran pengurus DPC, 10 Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta sejumlah badan otonom dan sayap partai seperti GMPI, WPP, dan AMK. Hadir pula Sekretaris DPC Dawam Mafudz dan sejumlah tokoh internal partai.
Koordinator PAC PPP se-Kota Bekasi, Muhamad Nasir, menegaskan bahwa Rakor ini merupakan langkah konsolidasi untuk menjaga soliditas partai di tengah situasi yang dinilai tidak kondusif.
“Forum ini juga membahas Muscab yang digelar Plt Ketua DPC. Kami menilai kegiatan tersebut melanggar AD/ART karena tidak dihadiri PAC yang sah sesuai SK,” ujarnya kepada awak media. Minggu (3/5/2026)
Nasir bahkan menyebut Muscab versi Plt diduga melibatkan PAC yang tidak jelas legitimasinya. Dalam Rakor tersebut, seluruh peserta sepakat menolak hasil Muscab yang dianggap inkonstitusional.
Kubu Nawal Husni: Muscab Tetapkan Ketua Definitif
Di sisi lain, kubu Nawal Husni tetap melaksanakan Muscab IX danndi forum tersebut menetapkan dirinya sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi definitif periode 2026.
Nawal menyatakan terpilih sebagai ketua definitif setelah melalui msuyawrah mufakat sesuai dengan AD/ART partai.
Dia juga berjanji akan membawa kepemimpinan baru pada regenerasi baru yang transparan bukan 4 L 'lu lagi, lu lagi'.
Pria yang juga anggota DPRD Kota Bekasi tersebut mengklaim sudah menyerahkan susunan pengurus ke DPW PPP Jabar hanya tinggal menunggu SK (Surat Keputusan).
Langkah ini menunjukkan bahwa konflik internal PPP Bekasi bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan sudah masuk fase perebutan legitimasi struktural.
Saling Klaim, Sama-Sama Pegang “Legalitas”
Yang menjadi persoalan krusial, kedua kubu sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum dan legitimasi organisasi. Kubu Sholihin bahkan menyebut SK Plt telah dicabut oleh DPP, sehingga Muscab yang digelar dinilai tidak sah.
Sebaliknya, kubu Nawal Husni tetap berjalan dengan agenda Muscab, seolah mengabaikan penolakan dari sebagian struktur partai di tingkat bawah.
Ujian Kepemimpinan DPP PPP
Kisruh di Kota Bekasi menjadi ujian serius bagi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk segera turun tangan. Tanpa keputusan tegas dan cepat, konflik ini berpotensi meluas dan menjadi preseden buruk bagi daerah lain.
Jika tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin PPP Kota Bekasi akan memasuki fase stagnasi politik di mana energi partai habis untuk konflik internal, bukan untuk membangun kekuatan elektoral.
Kini, publik menunggu: siapa yang benar-benar sah memimpin PPP Kota Bekasi?
Konflik PPP khususnya di Jawa Barat hampir terjadi di seluruh wilayah kota dan kabupaten. Partai berlogo kabah ini di tingkat Provinsi Jawa Barat pun sudah memasuki gugatan hukum sesama pengurus.(*)
