 |
| Perlintasan kereta di Ampera Bekasi Timur mampak dijaga beberapa orang yang disinyalir dari ormas |
inijabar.com, Subang– Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti kinerja Pemerintah Kota Bekasi setelah mengaku kesulitan menghubungi Wali Kota terkait persoalan palang pintu perlintasan kereta di kawasan Ampera, Bekasi Timur yang dibuat secara manual.
Dalam unggahan di kanal YouTube pribadinya, Dedi mengungkapkan bahwa dirinya telah mencoba menghubungi langsung Tri Adhianto, namun panggilan tersebut tidak direspons.
“Pagi tadi saya telepon wali kota Bekasi, tapi belum nyambung,” ujar Dedi.Jumat (1/5/2026)
Sorotan ini muncul setelah Dedi mengetahui kondisi perlintasan sebidang di Ampera lokasi kecelakaan kereta beberapa hari lalu yang dinilai masih tidak tertata dengan baik.
Ia menemukan bahwa palang pintu masih dijaga oleh masyarakat atau kelompok non-resmi, bukan oleh petugas berwenang.
Menurut Dedi, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan karena menyangkut keselamatan publik dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta aparat terkait.
“Bagi saya tidak penting siapa yang menjaga, tapi itu bukan kewajiban mereka. Ini kewajiban aparat,” tegasnya.
Dedi kemudian mengambil langkah cepat dengan menghubungi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi yang langsung merespons dan siap menindaklanjuti.
Tak hanya itu, ia juga langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk mempercepat pengadaan palang pintu otomatis atau digital di lokasi tersebut.
Langkah ini diambil untuk menghilangkan ketergantungan pada penjagaan manual yang dinilai rawan dan tidak profesional.
“Saya melihat pintunya masih manual, diangkat dan ditutup oleh orang. Ini tidak boleh terus terjadi,” katanya.
Dinas Perhubungan Jawa Barat pun merespons dengan menyatakan bahwa proses pengadaan dan pemasangan membutuhkan waktu sekitar dua minggu.
Namun Dedi meminta agar pekerjaan tersebut segera dimulai tanpa penundaan, mengingat urgensi keselamatan di perlintasan tersebut.
“Saya katakan laksanakan mulai hari ini. Biayanya sekitar Rp500 juta sampai Rp1 miliar, dan anggarannya tersedia,” tandasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan lemahnya respons cepat dari Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani persoalan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Ketidakterhubungan komunikasi antara kepala daerah juga menjadi catatan penting, terutama dalam situasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
Di sisi lain, langkah cepat Gubernur Jawa Barat dinilai sebagai bentuk intervensi untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, meski seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.(*)
