Dalam orasi nya massa menuntut Kejagung RI untuk serius dalam menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek Multiyears tahun 2017 di Kota Bekasi.
Jendral Lapangan aksi unjuk rasa, Adriyanto menyatakan, Kejagung jangan main mata terkait kasus dugaan korupsi proyek Multiyears tahun 2017 di Kota Bekasi.
"Kejaksaan Agung harus serius memeriksa Wali Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019. Jangan main-main dengan uang rakyat. Kasus proyek Multiyears 2017 di Kota Bekas harus diusut terang benderang siapa dalang pelaku. Kejagung harus serius dalam pengusutannya,"ucap Adriyanto.
Seperti diketahui, saat ini, sebanyak lima paket proyek besar Multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi TA
2017 disasar oleh Kejagung karena disinyalir ada penggangsiran APBD melalui proyek Multiyears tersebut penuh dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan.
Proyek tahun jamak (Multiyears) yang menelan anggaran hampir Rp 300 miliyar adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD-nya.
Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek Multiyears.
Anggaran yang dialokasikan untuk 5 paket kegiatan proyek Multiyears tersebut sarat kejanggalan. Pasalnya, saat ini sedang dalam kajian Kejagung RI.
Adapun proyek kegiatan tersebut diantaranya :
1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi ANDALALIN, Jasa Konsultansi AMDAL, Jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, total pagu anggaran sebesar Rp 73, 6 miliar.
2. Proyek Pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL, jasa Konsultansi ANDALALIN, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 20,3 miliar.
3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi
ANDALALlN, Perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 83,8 miliar.
4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi AMDAL dan ANDALALIN, sampai pelaksanaan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 70 miliar.
5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi AMDAL, & ANDALALIN dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan Ianjutan di tahun 2017 total pagu anggaran sebesar Rp 33,1 miliar.(*)
