Selain Soal Musda Koalisi PK Golkar Se-Kab.Bekasi Sindir Pengurus DPD Tak Punya Kantor inijabar.com
|
Menu Close Menu

Selain Soal Musda Koalisi PK Golkar Se-Kab.Bekasi Sindir Pengurus DPD Tak Punya Kantor

Sabtu, 03 Oktober 2020 | 08.33 WIB

 


inijabar.com,  Kabupaten Bekasi- Koordinator koalisi PK (Pengurus Kecamatan) Golkar se Kabupaten Bekasi, Muhammad Zainal Mutaqin, menegaskan, agar aturan AD/ART Partai Golkar harus dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi sesuai dengan surat edaran DPP Partai Golkar mengenai Musda serentak di seluruh Indonesia.


“Sesuai pasal 41 point C sangat jelas Musda dilaksanakan setelah Munas. Nah awalnya Kabupaten Bekasi belum dijadwalkan, karena itu kami bersurat ke DPD Provinsi Jabar, DPP dan Mahkamah Partai, kami pun terimakasih kepada Mahkamah Partai yang sudah merespon surat kami,” ungkapnya saat konferensi pers di depan para awak media, Jumat (2/10).



Pria yang akrab disapa Jojo ini pun meminta agar DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti surat tersebut, dengan segera menjadwalkan pelaksanaan Musda Partai Golkar di Kabupaten Bekasi.


“Siapapun yang akan mencalonkan diri menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi harus siap membesarkan Partai Golkar dan mensejahterakan para Ketua PK dan PD Golkar, karena tombak suara itu adanya dibawah, tolong hal itu diperhatikan,” tegasnya.


Jojo menilai jika selama ini DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi tidak pernah mempunyai kantor sendiri. Dirinya pun mengajak seluruh pengurus PK untuk kembali bersatu membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi.


Sesuai surat Mahkamah Partai Golkar tersebut, lanjut dia, sudah jelas adanya pelarangan diselenggarakannya muscam termasuk pergantian Ketua PK Partai Golkar definitif atau Plt.


“Karena itu dari awal kami sudah melakukan mosi tidak percaya. Kami menggugat SK Pak Eka, karena kami melihat hal ini sudah jauh dari aturan AD/ART Partai,” tandasnya.


Sekdar diketahui, terbitnya surat Mahkamah Partai Golkar Nomor B.63/MP-GOLKAR/IX/202. Dalam surat tanggal 29 September 2020 tersebut, Mahkamah Partai Golkar memerintahkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jabar untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Tahun 2020.(mam)



Bagikan:

Komentar