 |
| Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto (kiri) beserta jajarannya dan Ketua DPC Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna (kanan) saat berpose bersama disela silaturahmi, Jumat (27/3/2026). |
inijabar.com, Depok - Meski menempuh jalan masing-masing saat Pilkada Depok 2024 lalu. Namun hubungan harmonis antara pengurus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Depok dan pengurus Partai Gerindra Depok terus dilakukan.
Jajaran DPD PKS Kota Depok menyambangi kediaman Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, di Gang Wali, kawasan Beji Kota Depok, Jumat (27/3/2026).
Pertemuan hangat yang berlangsung sejak petang tersebut sebagai rangkaian silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 2026.
Ketua DPD PKS Kota Depok, Heridianto mengatakan, silaturahmi ini merupakan bagian dari agenda strategis untuk memperkokoh fondasi kebersamaan dalam pembangunan daerah.
“Kita ingin Depok menjadi kota yang lebih kuat. Karena itu, harmoni dan sinergi harus terus dibangun agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Heridianto kepada awak media.
Lebih lanjut Heridianto juga menyampaikan apresiasi atas sambutan tokoh Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, yang dinilai sarat pesan kebangsaan dan mencerminkan kedewasaan politik.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan nasihat yang diberikan. Ini menjadi energi positif bagi kami untuk memperkuat kebersamaan,” ucapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti kehadiran Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna yang merupakan kader PKS, yang dinilai sebagai simbol kuatnya kolaborasi lintas elemen politik dan kelembagaan.
“Penerimaan dari Ketua DPRD sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ruang kolaborasi di Depok terbuka luas,” kata Heridianto.
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri harus dimaknai sebagai ruang rekonsoliasi politik yang substantif.
“Sekat-sekat politik tidak boleh membuat kita bermusuhan. Setelah kontestasi, kita kembali sebagai satu keluarga besar Depok. Baik buruknya kota ini bergantung pada kita semua,”ucapnya.
Ades juga menekankan bahwa dalam sistem Pemerintahan Daerah tidak dikenal istilah ‘oposisi’. Sebagaimana merujuk pada ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Eksekutif dan legislatif adalah satu kesatuan unsur penyelenggara pemerintahan. Perbedaan boleh ada, tetapi tujuan kita tetap satu, yaitu melayani masyarakat,” tuturnya.
Ades mengatakan, sikap tersebut juga telah disampaikan sejak awal pasca-Pilkada pada berbagai forum resmi DPRD.
“Sejak awal saya tegaskan tidak ada oposisi. Jika masih ada perbedaan, itu residu politik yang harus segera diakhiri,” katanya.
Ades juga mengingatkan kepada seluruh elemen, termasuk Partai Politik, relawan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar tidak terjebak dalam polarisasi politik.
“ASN harus netral, dan tidak terlibat dalam dinamika politik. Semua harus kembali fokus pada pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa esensi dari politik adalah menjalankan amanah masyarakat.
“Masyarakat ingin kehidupan yang lebih mudah, lebih sejahtera, dan pelayanan publik semakin baik. Politik selesai saat Kepala Daerah terpilih,”bebernya.
Senada dikatakan, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, bahwa silaturahmi politik sangat penting sebagai fondasi dalam membangun komunikasi yang sehat dan produktif.
“Melalui silaturahmi, kita bisa saling mendengar, memberi masukan, dan menyatukan langkah untuk kepentingan masyarakat,” kata Pradi.
Menurut Pradi, masyarakat saat ini membutuhkan kebijakan yang cepat, tepat, dan mudah dipahami.
“Dengan komunikasi yang baik, kita bisa bergerak lebih cepat dan memastikan program pembangunan berjalan efektif,” bebernya.
Pria yang saat ini juga duduk sebagai Anggota DPRD Jawa Barat itu optimistis, soliditas antara PKS dan Gerindra akan memperkuat pembangunan di Kota Depok.
“Jika semua sudah satu komando, pembangunan akan berjalan lebih cepat, lebih kuat, dan hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya. (Risky)
