inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Adanya sebuah kwitansi yang diterima redaksi inijabar.com, berisi aliran uang senilai Rp2,145,750 yang diduga sebagai 'uang titipan' dari sebuah perusahaan sebagai kompensasi penunjukan kewajiban penyerahan lahan TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Kabupaten Bekasi.
Pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bekasi diduga terlibat praktek kongkalikong tersebut.
Hal itu tergambar dari Laporan Keuangan Pemkab Bekasi (Hasil Audited) TA 2019 dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana dalam laporan itu terdapat penambahan Aset Tetap - Tanah dari penyerahan Lahan TPU yang diserahkan tahun 2019 dan luasnya sekitar 334 hektare.
Ketua LSM Jendela Komunikasi (JEKO) Hendry Efendi menyatakan, pihaknya menemukan praktek patgulipat proses proyek lahan TPU di kabupaten Bekasi.
"Kasusnya mirip dengan yang ditangani KPK di Pemkot Bekasi yakni pembebasan lahan untuk proyek polder air. Nah kalau yang ini untuk lahan TPU. Makanya kami laporkan ke KPK juga kasus itu,"ujar Hendry.
Dirinya menilai oknum birokrat di Pemkab Bekasi belum kapok dan tidak belajar dari kasus OTT KPK terkait suap perizinan Meikarta yang membuat Bupati Bekasi Neneng Yasin mendekam dijeruji besi.
"Ya, patgulipat pengadaan tanah TPU itu sudah melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2017 dan bahkan Perda Nomor 12 Tahun 2011. Dimana dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2017 jelas jelas dikatakan bahwa pengadaan tanah TPU diatur dengan Peraturan Bupati," kata Hendry Efendi.
Bahkan Ketua LSM JEKO itu membeberkan bahwa lokasi tanah TPU yang dimaksud dalam Perda 9 Tahun 2017 harus sesuai dengan lokasi yang dimaksud dengan Perda 12 Tahun 2011 yakni ada di 8 Kecamatan, tandas Ketua LSM JEKO.
Atas dasar peraturan tersebut diatas, maka apa yang menjadi temuan kami, terhadap Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkab Bekasi, Nomor 591/077/Disperkimtan-TPU/X/2018. Tanggal 15 Oktober 2018. Perihal Penuntujukan Kewajiban Penyerahan Lahan TPU kepada salah satu pengembang merupakan bentuk praktek KKN.
"Hasil investigasi dan observasi kami, menemukan bukti titipan penerimaan uang dari pengembang ke oknum pejabat Pemkab Bekasi, senilai Rp 2.145.750.000,"ucapnya.
"Kita menilai tujuan uang senilai itu untuk pembelian tanah TPU yang titik lokasinya sudah diarahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 469/Kep.310/Tapem/2005 tanggal 10 Nopember 2005 dan Keputusan Bupati Nomor 591/Kep.383-ADM. TAPEM/2014 tanggal 31 Desember 2014,"pungkasnya.(*)
"Bagaimana ceritanya, dasar hukum tentang pengadaan tanah TPU itu kan Perda 9 Tahun 2017. Sedangkan Kepala Dinas itu mengarahkan pengembang untuk membeli tanah TPU berdasarkan dua Keputusan Bupati tersebut diatas. Ini kan bentuk suatu kejahatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif," tutur Ketua LSM JEKO.
Coba lihat dan perhatikan, Pasal 18 dan Pasal 27 AYAT 4
Perda 9 Tahun 2017. Dimana sangat jelas dinyatakan bahwa lokasi lahan TPU siap pakai dan penyerahannya diatur dengan Peraturan Bupati dan bukan dengan Keputusan Bupati.
Apapun bentuk yang namanya Keputusan itu selalu bersifat individual dan kongkrit. Artinya, bersifat sekali-selesai. Sedangkan Peraturan selalu bersifat umum dan abstrak dimana artinya berlaku terus-menerus sebelum ada pengganti Peraturan lebih lanjut. (*)
