inijabar.com, Jakarta- Rakor tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan LKPP RI. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat tersebut dengan didampingi Ketua KPK RI Firli Bahuri dan Kepala LKPP RI Abdullah Azwar Anas.
Peserta raker ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Indonesia.
Dalam sambutannya Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk kedalam sistem pemerintahan.
"Tindakan korupsi yang dilakukan sangat berdampak kepada sistem pemerintahan kita. Ini harus disikapi jangan sampai publik tidak lagi mempercayai sistem pemerintahan yang kita jalankan, " katanya.
Tito minta Kepala Daerah agar menekan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Agar kepercayaan publik dapat kembali sehingga dapat merubah bangsa lebih baik lagi.
“Jika pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ucap Tito.
Tito mengatakan, korupsi sudah menjadi suatu budaya di Indonesia yang harus segera dipotong dari atas sampai bawah, yakni dengan tidak menyuruh menerima dan meminta dalam hal pelayanan.
"Di awal tahun ini kita harus komitmen seluruh pimpinan kepala daerah untuk tidak korupsi," katanya.
Pada rapat ini, Tito pun membahas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa Kepala Daerah di awal tahun 2022.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan, OTT beberapa kepala daerah yang terjaring masalah hukum dengan KPK, akan yang berdampak pada sistem pemerintahan dan kepercayaan publik.
Untuk itu, Tito mengingatkan, tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat.
"Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan, ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas dan budaya. Saya yakin kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera korupsi pasti ada," katanya
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri mengajak seluruh kepala daerah untuk mewujudkan tujuan negara. Diantaranya dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan.
Selanjutnya, menjamin keselamatan masyarakat dari segala bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan usaha serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
"Saya inginkan kepala daerah harus saling mendukung dalam mewujudkan tujuan negara. Tidak ada lagi kepala daerah yang tidak sejalan, misalkan bupati dengan gubernur," katanya.
Menurut Firli, Kepala Daerah banyak terjerat pidana korupsi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK menyebutkan mahalnya biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditambah sumbangan dari sponsor, sehingga berpeluang menjerat pidana korupsi.
"Inilah realitas yang terjadi. Sekecil apapun nominal yang kita peroleh akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun yang kita peroleh, tidak akan cukup memenuhi gaya hidup," tutupnya.(*)
