inijabar.com, Kota Bekasi- Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universita Mitra Karya Cabang Kota Bekasi, M.Rizky Yusa, mendesak PLT Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk menarik kembali Surat Edaran tentang pemberhentian kerja sama dengan RS pemberi LKM NIK, terhitung 7 x 24 Jam.
"Jika tidak ada kejelasan maka kami akan mengajak seluruh masyarakat kota bekasi melakukan parlemen jalan,"ancamnya.
Pihak nya juga mendesak DPRD untuk melakukan pemanggilan terhadap PLT Wali Kota Bekasi Tri Adhianto guna memberikan pemahaman terhadap mantan Kadis Binamarga dan Tata Air Pemkot Bekasi tahun 2017 itu, agar tidak semena-mena dalam membuat kebijakan, namun harus adanya komunikasi atau rapat dengar pendapat
Kesimpulan tersebut diungkapkan pada acara Dialog Publik dengan judul Maju Mundur Plt.Walikota Bekasi Soal LKM NIK, Bagaimana Nasib Rakyat?", dan sekaligus Pelantikan Pengurus PMII Kota Bekasi. Minggu, (27/03/2022).
Pada kegiatan tersebut juga menghadirkan beberapa pejabat di Kota Bekasi yang menjadi Narasumber dalam acara Dialog Publik Tersebut.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang, Anggota DPRD Kota Bekasi H.Sholihin, juga ada Pengamat yang juga mantan Kabag Hukum Pemkot Bekasi Hany Syswadi, dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta Lawyers RS Elizabeth Dominicus Dimas.
Anggota DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua DPC PPP Kota Bekasi H.Sholihin menyampaikan, apabila LKM NIK tersebut dilakukan pemutusan, ini akan berdampak buruk untuk rakyat Kota Bekasi.
"Apabila LKM NIK ini dilakukan pemutusan, maka dampak buruk akan dirasakan oleh masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu saya tidak sepakat apabila program LKM NIK ini di lakukan pemutusan,"ujarnya.
Senada dikatakan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang, bahwa penhentian LKM NIK merupakan tindakan yang tidak pro dengan rakyat Kota Bekasi.
"Saya tidak sepakat dengan ada nya pembatasan LKM NIK ini, yang dimana hal yang dilakukan ini terlihat tidak pro dengan rakyat,"tegas Nico.
Walaupun dia satu partai dengan Plt Walikota Tri Adhianto, akan tetapi dia menolak keras dengan adanya kebijakan yang akan dilakukannya pembatasan LKM NIK ini.(*)
