 |
| Kadishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar saat menemui masa aksi. |
inijabar.com, Kota Bekasi- Puluhan anggota/kader Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Mitra Karya Cabang Kota Bekasi melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi dan akan memberikan surat permohonan audit investigasi kepada pihak Kejaksaan Negri Kota Bekasi, Rabu (24/1/2024).
Massa menuntut kejelasan proyek pemeliharaan 32 titik Halte dan pemeliharaan 10 Halte yang terjadi tak sesuai harapan dengan anggaran yang diturunkan pada APBD TA 2023
"Saya menduga ada beberapa kejanggalan dalam pemeliharaan halte ini. Karena melihat dari pada Pemeliharaan 32 titik halte yg ada TA 2023 bulan April. Lalu pada Tahun yg bersamaan TA 2023 bulan November dilakukan pemeliharaan 10 halte. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan investigasi diduga ada beberapa halte yg tidak dilakukan pemeliharaan melainkan pembangunan baru,"ujar Muhamad Bayu selaku Korlap Aksi, Rabu (24/1/2024)
Mereka juga menanyakan urgensi pembangunan halte yang dibangun dengan nilai lebih dari seratus jutaan per halte. Padahal ada halte yang dibangun baru bersampingan dengan halte yang lama.
Mahasiswa melihat banyak sekali fasilitas halte yg tidak bisa digunakan, seperti lampu, charger, dan sound audionya yang tidak dapat berfungsi.
"Dalam hal yg bersamaan saya mendesak kepada pihak Kejaksaan Negri Kota Bekasi untuk melakukan audit investigasi dalam kasus pemeliharaan halte sultan tersebut,"
Adapun tuntutan pengunjuk rasa diantaranya,
1.) Mendesak DISHUB Kota Bekasi untuk melakukan transparansi terkait anggaran Perawatan 10 Halte dan Perawatan 32 Halte di Kota Bekasi pada tahun anggaran yang sama yakni TA 2023.
2.) Mendesak Dishub Kota Bekasi memberikan penjelasan secara detail terkait Pembangunan Halte Sultan, Yang mana dalam judul disebut Perawatan halte namun pada realitanya adalah pembangunan halte baru.
3.) Mendesak Dishub Kota Bekasi memberikan Penjelasan secara Detail & Transparan terkait Pemeliharaan Halte yang bersumber dari APBD 2023 sebanyak 32 halte di Kota Bekasi, karena berdasarkan investigasi kami, Ada beberapa Halte yang sama dibangun baru dengan tahun anggaran yang sama (TA 2023 ) yakni dengan judul yang sama termasuk juga dalam catatan 10 halte baru.
4.) Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Kadishub Kota Bekasi beserta jajarannya, karena diduga melakukan Tindakan Pidana Korupsi pada Pemeliharaan Halte Kota Bekasi.
Sementara, Kepala Dishub Kota Bekasi Zeno Bachtiar saat menemui peserta aksi menyatakan, pihaknya siap menampung dan mempelajari persoalan yang disorot oleh massa aksi.
"Jika teman-teman punya catatan mari kita bahas sama-sama dengan kami. Dan kita siap menampung dan mempelajari aspirasi nya sebagai bagian sosial kontrol,"ucapnya santai.
Pernyataan Zeno dinilai normatif oleh peserta aksi. Saat ditanya apakah proses proyek halte merupakan kebijakan dia.
Zeno menjawab sebetulnya proyek halte tersebut merupakan kebijakan Kadishub sebelumnya.
"Namun sebagai Kadishub yang saat ini menjabat saya harus juga menjadikan ini sebagai catatan kami,"tandasnya.(*)
