 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bersama pimpinan DPRD Jabar usai pengesahan RPJMD 2025-2029 |
inijabar.com, Kota Bandung- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, sejumlah fokus pembangunan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029. Salah satunya adalah penataan ulang struktur desa guna mengurangi ketimpangan jumlah penduduk antar desa.
“Ada desa dengan 2 ribu penduduk, sementara yang lain mencapai 150 ribu. Ini harus dibenahi. Kami akan ajukan pemekaran atau penggabungan desa, serta perubahan status desa menjadi kelurahan untuk wilayah berkarakter urban,” ujarnya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda pengesahan RPJMD 2025-2029. Sabtu (19/7/2025) di Gedung DPRD Jabar.
Ia juga menegaskan rencana konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih terpusat dan efisien.
“Cukup satu BUMD saja, satu BJB. Jangan tersebar ke mana-mana seperti sekarang,” tegas Dedi.
Dedi menambahkan, fokus lainnya adalah revisi tata ruang dan penyusunan Perda tata kelola air. Dedi menilai daerah penghasil air dan pangan perlu mendapat insentif sebagai bentuk keadilan fiskal.
“Kita juga akan atur tata kelola karbon dan memberikan insentif bagi daerah penghasil padi dan air. Ini untuk mencegah disparitas antara daerah industri dan daerah pertanian,” tuturnya.
Terkait wacana perubahan struktur desa, lanjut Dedi, Pemprov Jabar akan mengonsultasikannya terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri.
“Minimal rancangannya harus mulai kita susun sekarang. Dengan penduduk 54 juta jiwa, Jabar hanya punya 5.311 desa. Bandingkan dengan Jateng dan Jatim yang jumlah desanya lebih banyak meski penduduknya lebih sedikit,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Pansus IX, H. Muhammad Romli mengatakan, rancangan RPJMD telah memenuhi syarat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.
“Proses pembahasan sudah sesuai mekanisme. Layak ditetapkan sebagai Perda,” ucap Muhammad Romli.
Penandatanganan RPJMD 2025-2029 dilakukan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.(*)
