 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Kepala Bapenda Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Kota Bandung- Dana Transfer Pusat ke Provinisi Jawa Barat tahun 2026 mengalami penurunan dalam RAPBD 2026 dari Rp31,1 trilyun menjadi 28,6 trilyun.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun memutar otak untuk menutup kekurangan sekitar Rp2 trilyun untuk tahun 2026.
Namun demikian Dedi Mulyadi menegaskan, pembangunan infrastruktur, pambangunan sekolah, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang.
Dedi pun dalam diskusi bersama Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Mulyadi menanyakan apa yang harus dikurangi.
Kepala Bapenda Jabar menjawab akan mengurangi belanja pegawai dari Rp9,9 trilyun menjadi Rp9,1 trilyun.
"Kurang lebih Rp768 miliar,"ucapnya yang dijawab spontan oleh Dedi masih jauh (masih kurang).
Dedi pun bertanya dari pengurangan belanja pegawai ngambil dari komponen apa lagi.
"Yang pasti pengangkatan CPNS baru ditunda pak. Karena ga ada duitnya,"ujarnya.
Menurut Dedi, yang PNS saat ini saja bakal menganggur ketika pemangkasan anggaran sebanyak itu.
"Kenapa bakal nganggur, karena pekerjaanya ga ada. Jadi banyak PNS yang tidak akan ada pekerjaan kalau saya tidak menyelenggarakan pembangunan,"terang Dedi.
"Kalau saya tidak bikin jalan tidak bikin jembatan, irigasi, bangunan sekolah, bangunan kesehatan. Tidak ada kegiatanta jadi PNS datang cuma tandatangan finger print. Percuma BKD bikin aturan ya ga ada manfaatnya,"sambungnya.
Pemotongan lainnya yakni belanja hibah tahun 2026. Dedi Mulyadi keberatan jika mencairkan hibah karena anggaranya tidak ada.
Tahun 2025 belanja hibah masih di atas Rp3 trilyun. Di RKPD diturunkan menjadi Rp2,3 trilyun. Dan saat ini diturunkan jadi Rp2,1 trilyun.
"Dulu kan hibah nya gede. Nah di jaman saya jadi diturunin. Hari ini posisi anggaran hibah APBD 2026 dan perubahan berapa?,"tanya Dedi.
Setelah perubahan tercatat di angka Rp3.078 trilyun yang di dalamnya ada hibah sekolah swasta, BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) , dan lainnya.
"2026 BPMU dan segala macam sudah ga ada duitnya. Kita arahkan ke beasiswa saja. Tidak ada lagi BPMU. Jadi kita langsung nolong orang yang ga punya kemampuan sekolah, baik sekolah swasta maupun negeri,"tegas Kang Dedi Mulyadi.
Dengan begitu anggaran hibah BPMU dikurangi sebesar Rp225 milyar dari Rp2,4 trilyun ke Rp2,1 trilyun
Berikutnya yang juga dikurangi belanja transfer keuangan ke kota/kabupaten di Jawa Barat. Semula di RKPD sebesar Rp2 trilyun jadi Rp1.2 trilyun. Dirasionalisasikan diangka Rp744 milyar.
Selain itu juga pengurangan di belanja ATK, perjalanan dinas, makan minum, cetakan kertas dan lainnya yang semula di RKPD diangka Rp7,6 trilyun menjadi Rp6,9 trilyun.
Dedi meminta untuk diturunkan lagi menjadi Rp5 trilyun. Dia mencontohkan pemakaian listrik yang hanya dihidupkan pada jam kerja dan jika ada pekerjaan. Jika ASN nya tidak ada pekerjaan sebaiknya matikan listriknya.(*)
