 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mochammad |
inijabar.com, Kota Bekasi- Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Gilang Esa Mohamad, menyoroti rendahnya realisasi PAD (pendapatan asli daerah) dan realisasi penyerapan anggaran daerah yang hingga akhir November 2025 belum menunjukkan progres signifikan alias jeblok.
Menurutnya, kondisi ini sangat merugikan masyarakat karena pembangunan menjadi terhambat dan tidak berjalan optimal.
“Bagaimanapun, ini kan yang dirugikan masyarakat. Kalau sampai dana ini masih ada, belum terbelanja, tapi kita nggak tahu ada punishment apa dari Kementerian Keuangan maupun Pemerintah Pusat,” ujar Gilang usai rapat evaluasi bersama dinas terkait, Kamis (20/11/2025).
Politisi asal PDI Perjuangan ini menyatakan, Pemerintah Kota Bekasi harus bergerak cepat untuk mengejar serapan.
“Saya berharap kadis yang baru ini bisa lebih gas pol atau cepat dalam membelanjakan. Karena semua ini berkaitan dengan pembangunan yang saat ini banyak terkendala,"harapnya.
Menurutnya, serapan anggaran saat terakhir ia mengikuti evaluasi baru berada di sekitar 50 persen.
“Kalau saya terakhir ikut itu, baru menyentuh angka 50 persenan, kalau nggak salah. Kita berharap bisa 70 persen, walaupun ini sudah tanggal 20. Tinggal sedikit lagi waktu yang tersisa,"tutur Gilang.
Ia menjelaskan, Komisi II secara rutin melakukan rapat mingguan dengan dinas terkait untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.
“Setiap minggu Komisi II DPRD Kota Bekasi itu rapat dengan dinas. Walaupun kadang dinasnya nggak hadir karena kemarin baru mutasi, sempat ada asesmen juga, tapi kita tetap menggenjot supaya anggaran cepat dibelanjakan,"bebernya.
[cut]
 |
| Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Mochamad |
Terkait berbagai kendala yang disampaikan dinas, Gilang menyebut ada beberapa faktor utama.
“Pertama karena masalah peralihan wali kota dari PJ ke wali kota definitif, sehingga beberapa perencanaan berubah. Kedua masalah pihak ketiga yang ikut tapi ternyata gagal lelang karena speknya tidak sesuai,"ungkapnya.
Ia menilai alasan-alasan tersebut tidak seharusnya terus terjadi.
“Banyak kendala teknis yang seharusnya bisa ditanggulangi dinas. Jangan ada alasan lagi ke depan, karena ini yang dirugikan masyarakat dan pemerintah kota,"ujar Gilang.
Gilang menjelaskan, beberapa paket pekerjaan harus dilelang ulang sehingga memakan waktu.
“Tadinya sudah harus dilaksanakan, tanda tangan SPK, tapi karena ada masalah, harus lelang ulang lagi. Itu mundur lagi,"ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, beberapa pekerjaan fisik yang sedang berjalan ditemukan tidak sesuai spesifikasi.
“Kami kemarin sidak di GOR. Ternyata masih banyak kekurangan. Itu karena kerja terburu-buru dan targetnya tinggi sehingga hasilnya tidak maksimal,"bebernya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II memberi rekomendasi agar pemenang lelang dipilih dengan lebih ketat.
“Kami merekomendasikan agar yang dipilih benar-benar orang yang bisa bekerja sesuai aturan dan SOP, supaya masyarakat tidak dirugikan,"kata Gilang.
Gilang menyatakan harapannya agar Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan serapan anggaran sebelum akhir tahun.
“Kami berharap minimal 70 persen sudah terserap, dibelanjakan, direalisasikan. Jangan sampai anggaran mengendap dan tujuan pembangunan tidak tercapai.”pungkasnya.(firman)
