 |
| Aksi demonstrasi Aliansi Bocah Bekasi di depan kantor Lurah Teluk Pucung. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Kantor Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, menjadi lokasi aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Bocah Bekasi, yang menuntut Lurah Ismail dicopot dari jabatannya, terkait dugaan penyalahgunaan kupon bansos tebus murah dan praktik sewa lahan kelurahan.
Aksi ini menarik perhatian karena Lurah Ismail diduga mengutus empat orang secara terpisah untuk menawarkan 86 atau perdamaian kepada koordinator aksi, namun ditolak. Ketidakhadiran lurah saat demonstrasi semakin memperkuat tuntutan pemecatan.
Camat Bekasi Utara, Ikhwanudin Rahmat, yang menerima aspirasi demonstran menyatakan akan melaporkan tuntutan masyarakat kepada Wali Kota Bekasi.
"Saya mengapresiasi penyampaian aspirasi yang kondusif, tidak anarkis, ini menandakan kalau Kelurahan Teluk Pucung kita damai. Tentunya akan menjadi pertimbangan saya, nanti saya laporkan ke atasan saya langsung Pak Wali," ujar Ikhwanudin, Selasa (24/12/2024).
Camat yang baru dua minggu menjabat itu, mengaku belum mengetahui persis permasalahan yang terjadi di Kelurahan Teluk Pucung. Namun, ia berjanji akan segera melaporkan hasil pertemuan dengan demonstran kepada Wali Kota.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Frits Saikat, menjelaskan bahwa demonstrasi bermula dari keluhan warga sekitar, terkait dugaan penyalahgunaan kupon bansos tebus murah.
"Masalah transparansi bansos kemarin ini. Itu kan hak tebus murah itu hak masyarakat kecil di lingkungan kelurahan sini, khususnya Teluk Pucung. Tapi tidak ada transparansi ke pihak RT dan RW," kata Frits.
Frits menyebutkan, terindikasi ada penyunatan jatah dari bansos tersebut. Selain itu, warga juga mengeluhkan praktik sewa lahan kelurahan untuk hajatan dengan tarif Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta tanpa pelibatan RT dan RW.
Yang mengejutkan saat Frits mengungkapkan, bahwa pihaknya sempat didatangi empat kali oleh utusan lurah, yang menawarkan perdamaian dengan nominal fantastis.
"Ada bukti-bukti chatnya juga di saya, ada bukti-bukti teleponnya juga. Logikanya, kalau dia tidak punya salah, dia ngapain mutusin orang sampai empat orang bolak-balik nemuin saya untuk nanya saya maunya bagaimana," jelas Frits.
Frits menegaskan menolak tawaran tersebut karena tidak ingin menerima uang. Karena menurutnya, kepentingan warga Teluk Pucung jauh lebih penting, agar apa yang diinginkan masyarakat terpenuhi.
"Bang, abang sampein ke lurah, saya gak bisa di-86. Semua pergerakan kita anti-86 bang, sampai visi-misi kita terpenuhi," ungkap Frits menceritakan jawabannya ke salah satu yang diduga diutus oleh Lurah.
Dia juga mengatakan, tidak ada negosiasi lain yang diinginkan selain pemecatan lurah, untuk kesejahteraan warga di wilayah Teluk Pucung.
"Masyarakat Kota Bekasi harus mendapatkan haknya, sejahtera di kotanya, sejahtera di kecamatannya, sejahtera di kelurahannya. Lurah Teluk Pucung harus mundur, kita gak ada negosiasi lain," ungkapnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Maksum Alfarizi yang akrab disapa Mandor Baya, menyatakan aksi digelar berdasarkan aduan masyarakat Kelurahan Teluk Pucung.
"Kebijakan-kebijakannya tidak mempentingkan masyarakat sekitar, jadi kepentingan pribadi. Bahkan hanya Camat yang hadir, bahkan saya sudah konfirmasi ke Pak Wali Kota juga bahwa Lurah ini perlu dievaluasi atau diganti," papar Mandor Baya.
Dengan kehadiran seluruh petinggi di wilayah Bekasi Utara, Mandor Baya menyatakan, bahwa ketidakhadiran Lurah Ismail saat demonstrasi sebagai bentuk tidak bertanggung jawab.
"Sudah dikonfirmasi dari Kapolsek dan Kecamatan bahwa Lurah harus mengklarifikasi keinginan masyarakat Teluk Pucung yang hadir hari ini, tapi dia tidak hadir. Artinya satu bentuk kurang tanggung jawab," pungkasnya.
Sekedar informasi, dalam aksi tersebut, pihak demonstran, Camat, dan Kapolsek Bekasi Utara sepakat membuat berita acara yang menuntut pemecatan atau pemindahan Lurah Ismail dari Kelurahan Teluk Pucung. (Pandu)
