 |
| Rumah Dinas Kajari Bekasi oleh KPK |
SEGEL yang terpasang di dua rumah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi pada 19 Desember 2025 bukan sekadar pita garis kuning bertuliskan “KPK”. Itu menjadi simbol kuat bahwa proses penegakan hukum tengah memasuki wilayah yang sensitif, relasi antara kekuasaan politik daerah, keluarga kepala daerah, dan aparat penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka mengakui adanya informasi dugaan aliran suap dari HM Kunang ayah Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang kepada Kajari Bekasi, Eddy Sumarman.
Walau belum menyimpulkan apa pun, pernyataan KPK bahwa informasi tersebut 'akan dicek' memiliki bobot hukum yang tidak ringan.
Dalam praktik penegakan hukum, frasa akan dicek menandakan satu hal yakni informasi itu dinilai relevan dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Penyegelan: Alat Paksa atau Tahap Awal Pembuktian?
Secara hukum, penyegelan merupakan bagian dari upaya paksa yang sah dilakukan KPK dalam tahap penyidikan, sepanjang didasarkan pada dugaan awal yang cukup. Pernyataan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bahwa penyegelan dilakukan karena 'ada informasi atau keterangan yang dibutuhkan' menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan simbolis, melainkan berorientasi pembuktian.
Artinya, KPK menduga di lokasi tersebut terdapat, dokumen, barang, atau petunjuk lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.
Dalam perspektif hukum acara pidana, langkah ini lazim dilakukan sebelum penggeledahan lanjutan, lalu penyitaan, atau pemanggilan saksi kunci.
Kluster Suap dan Posisi Kajari: Antara Saksi dan Potensi Subjek Hukum
KPK menegaskan saat ini penyidikan masih berada di “kluster suap”. Pernyataan ini penting karena menandakan bahwa fokus lembaga antirasuah belum bergeser dari inti perkara yakni dugaan jual-beli proyek oleh kepala daerah.
Namun, munculnya nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bekasi dalam pusaran informasi menimbulkan implikasi hukum serius.
Dalam hukum pidana korupsi, siapa pun yang diduga menerima atau mengetahui aliran suap dapat berstatus sebagai saksi, pihak yang dimintai klarifikasi, bahkan tersangka, tergantung pada alat bukti yang ditemukan.
Sikap KPK yang menyatakan pemanggilan Kajari “tergantung kebutuhan penyidikan” mencerminkan kehati-hatian, tetapi juga membuka ruang eskalasi perkara. Sebab, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, status penegak hukum tidak menjadi tameng dari proses hukum.
Konflik Kepentingan dan Ancaman terhadap Integritas Penegakan Hukum
Dugaan keterlibatan pihak keluarga kepala daerah dalam memberi suap kepada aparat kejaksaan jika terbukti akan memunculkan persoalan yang lebih luas: konflik kepentingan dan erosi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Dalam kerangka etik dan hukum, jaksa dituntut menjaga independensi dan integritas. Setiap indikasi intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, berpotensi melanggar diantaranya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kode Etik Kejaksaan, Hingga prinsip equality before the law.
Karena itu, penyegelan rumah Kajari tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga simbolik: pesan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di lingkaran kekuasaan politik saja.
Menunggu Arah Penyidikan
Kasus ini masih bergerak. KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana baru di luar perkara suap ijon proyek. Namun, rangkaian peristiwa mulai dari penyegelan, pengakuan adanya informasi dugaan suap, hingga kemungkinan pemanggilan pejabat kejaksaan—menunjukkan bahwa penyidikan bisa berkembang ke arah yang lebih luas.
Di titik ini, publik hanya bisa menunggu, apakah segel-segel itu akan membuka babak baru dalam pemberantasan korupsi di Bekasi, atau justru menjadi ujian besar bagi konsistensi penegakan hukum di Indonesia.
Yang jelas, hukum sedang diuji—bukan hanya terhadap pejabat daerah, tetapi juga terhadap mereka yang seharusnya menjadi penjaganya.
Ditulis oleh: H.Bambang Sunaryo.SH- Praktisi Hukum
