 |
| Sulvia Triana Hapsari- Kajari Kota Bekasi |
KETIKA Dr. Sulvia Triana Hapsari resmi menjabat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi pada 4 Juli 2025 menggantikan Imran Yusuf SH, harapan publik langsung terangkat tinggi: sebuah era penegakan hukum yang tegas, bersih, dan sinergis dengan pembangunan sosial-ekonomi di salah satu kota terbesar di Jawa Barat ini.
Enam bulan berlalu sejak Juli hingga Desember 2025, kisah kepemimpinannya merekam kombinasi capaian internal, tantangan eksternal, serta dinamika kasus hukum yang menggema di ruang publik.
Penguatan Peran Institusi: Profesionalisme dan Sinergi
Di bawah kepemimpinan Sulvia, Kejari Kota Bekasi menunjukkan intensitas kegiatan yang terukur dan beragam. Di antaranya memperkuat pemulihan aset dan keuangan negara melalui pendampingan hukum serta penegakan kepatuhan administratif, yang berhasil mengembalikan miliaran rupiah ke kas negara, hasil strategi hukum yang pragmatis dan kolaboratif.
Di sisi lain, penghargaan institusi dari pemerintah daerah dan kementerian menjadi refleksi bahwa kinerja Kejari tidak hanya dinilai dari angka semata, tetapi juga penghormatan atas integritas kerja sama antarlembaga.
Kolaborasi tersebut mencakup koordinasi dengan badan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain, sekaligus partisipasi dalam program sosial seperti monitoring distribusi sarana pendidikan dan program makanan bergizi di sekolah.
Semua itu menandai pendekatan hukum yang lebih luas, bukan hanya penindakan, tetapi perlindungan masyarakat lewat fungsi edukasi dan pencegahan.
Tantangan Penegakan Hukum: Kasus Besar dan Sorotan Publik
Namun, perjalanan 6 bulan ini tidak lepas dari ketegangan dan tekanan publik yang kuat terhadap sejumlah kasus besar, terutama yang melibatkan pejabat pemerintahan.
Pada akhir tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, yang menjadi perhatian nasional. Operasi pada 18 Desember 2025 mengarah pada kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dengan penetapan Bupati Bekasi periode 2025-2029 sebagai tersangka bersama beberapa pihak lain terkait praktik 'project ijon' yang melibatkan penerimaan uang proyek secara tidak sah dengan total indikasi mencapai miliaran rupiah. Para tersangka ditahan dan proses hukum berlanjut di lembaga antirasuah.
Meski kasus ini merupakan ranah KPK, arusnya turut memengaruhi citra keseluruhan sistem hukum di Kota Bekasi, termasuk ekspektasi terhadap peran jaksa sebagai penegak hukum negeri, karena masyarakat meyakini 'pola ijon' dalam proyek itu pasti ada juga di Kota Bekasi hanya saja mau atau tidak Kejari membongkarnya atau justru ikut terlibat permainan?.
Sorotan publik terhadap dinamika kasus ini ikut tergambar lewat diskursus sosial, mulai dari rasa kekhawatiran hingga teguran terhadap penegakan hukum, termasuk munculnya reaksi bermuatan politik seperti spanduk penolakan terhadap KPK yang mengunjungi Bekasi, fenomena yang mencerminkan kompleksitas hubungan hukum-politik di ruang publik.
Di tingkat lokal, Kejari Kota Bekasi sendiri menjalankan fungsi penuntutan terhadap sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang bergulir di pengadilan negeri, termasuk tuntutan terhadap pimpinan DPRD Bekasi dalam kasus suap proyek serta eksekusi beberapa perkara tipikor yang berhasil menyelamatkan ratusan miliar dari kerugian negara sepanjang tahun 2025.
Tantangan lain juga terlihat lewat tekanan aksi sosial, seperti desakan masyarakat kepada Kejari untuk memeriksa pejabat daerah dan tokoh yang diduga terlibat aliran dana besar dalam proses pengadaan kerja sama, ini situasi yang mencerminkan harapan publik akan keterbukaan dan keterlibatan kejaksaan dalam setiap lapisan kasus korupsi.
Menakar Capaian: Antara Hukum Administratif dan Penindakan Pidana
Untuk pejabat penegak hukum seperti Sulvia, pertanyaan kritis bukan lagi soal niat atau etika kerja, tetapi efektivitas dalam menyelesaikan kasus besar yang dilihat langsung oleh publik. Capaian administratif dan koordinatif jelas terlihat: penghargaan, sinergi antarlembaga, dan pengembalian aset negara menunjukkan kerja yang tegas dan terstruktur.
Namun, dalam ranah penindakan pidana besar yang mendapatkan sorotan luas terutama kasus korupsi struktural di pemerintahan kota, alur hukum masih berjalan lambat bagi banyak pihak yang mengharapkan kejelasan cepat.
Realitas inilah yang menjadi pekerjaan rumah penting bagi institusi kejaksaan, menuntut keseimbangan antara proses hukum yang adil dan tuntutan transparansi publik.
Dinamika Enam Bulan
Enam bulan perjalanan Sulvia Hapsari di Kejari Kota Bekasi menorehkan dua wajah penegakan hukum:
Prestasi internal berupa sinergi, profesionalisme, dan pengelolaan fungsi hukum secara komprehensif.
Tantangan eksternal berupa harapan publik atas kasus penegakan hukum besar yang bergulir lambat di ranah pidana korupsi serta respons sosial terhadap kekuatan hukum di Bekasi.
Kisah ini bukan sekadar angka capaian, tetapi narasi sebuah lembaga hukum di tengah medan sosial dan politik yang masih bergolak, menanti saat di mana hukum bisa dirasakan keadilannya oleh semua lapisan masyarakat.
Ditulis: Tim Redaksi
Data dari berbagai sumber
