 |
| Walikota Bekasi Tri Adhianto |
SETIAP kali musim penghujan datang di Kota Bekasi, pasti banjir pun menjadi siklus berulang. Dan pikiran publik pun mengarah ke sejumlah polder air atau tandon yang mayoritas di depannya ada prasasti bertuliskan 'diresmikan Tri Adhianto'.
Sehingga nampaknya, gelar 'Bapak Polder' Kota Bekasi layak disematkan pada Tri Adhianto yang kini menjabat sebagai Walikota Bekasi.
Julukan ini bukan lahir dari keberhasilan spektakuler menaklukkan banjir, melainkan dari banyaknya polder yang dibangun namun kerap ikut terendam bersama wilayah sekitarnya.
Sejak menjabat Kepala Dinas PUPR hingga menjadi Wali Kota Bekasi, polder seolah menjadi jawaban tunggal atas persoalan air. Setiap genangan, solusinya satu: bangun polder lagi. Masalahnya, banjir tetap datang.
Polder Banyak, Air Tetap Menang
Hampir di berbagai wilayah Kota Bekasi, polder berdiri megah:
 |
| Polder Air Pengasinan Rawalumbu yang juga diresmikan oleh Tri Adhianto |
Di Aren Jaya, Pengasinan, Sepanjang Jaya, Bintara, Rawalumbu, hingga wilayah Bantargebang. Di atas kertas, polder-polder ini dirancang sebagai kolam retensi pengendali banjir. Di lapangan, tidak sedikit yang justru ikut terendam atau bahkan memperparah genangan di area sekitar.
Polder Pengasinan Rawalumbu RW 16 misalnya, kembali meluap dan berdampak ke permukiman sekitar. Begitupun dengan Polder Aren Jaya Bekasi Timur beberapa kali diuji hujan dan gagal membendung limpasan akhirnya tenggelam oleh banjir.
Di Bintara, warga bahkan mempertanyakan akurasi penempatan lokasi karena air tetap menggenang meski polder baru diresmikan.
Jika polder adalah solusi, maka publik berhak bertanya:
yang salah hujannya, atau kajiannya?
Kajian Teknis atau Kajian Proyek?
Di sinilah kritik paling tajam patut diarahkan. Banyak polder di Bekasi dibangun dengan narasi teknokratis: debit air sekian, daya tampung sekian, pompa sekian unit. Namun realitas menunjukkan sebaliknya. Ketika hujan ekstrem datang, polder tidak bekerja optimal.
Pertanyaannya sederhana tapi mendasar:
Apakah kajian hidrologi dilakukan secara detail dan jujur?
Atau sekadar cukup “layak tender” dan “aman dipresentasikan”?
Polder yang dibangun di elevasi hampir sama dengan wilayah genangan jelas akan kesulitan bekerja. Polder yang tidak terintegrasi dengan normalisasi sungai dan sistem drainase hulu-hilir hanya akan menjadi kolam air besar tanpa jalan keluar.
Dan polder yang lebih sibuk didandani jogging track serta ruang publik, patut dicurigai orientasinya, pengendalian banjir atau pengemasan proyek?
Infrastruktur Tanpa Sistem Adalah Ilusi
Banjir Bekasi tidak berdiri sendiri. Ia dipengaruhi sungai dangkal, alih fungsi lahan, drainase sempit, dan limpasan dari wilayah hulu. Namun pendekatan kebijakan seolah menyederhanakan persoalan: cukup bangun polder, lalu pasang papan nama proyek.
Hasilnya bisa ditebak. Polder berdiri, air tetap masuk rumah warga.
Belum kalau dibandingkan dari sisi anggaran daerah untuk pembangunan polder tersebut tentu sangat tidak sebanding dengan dampak kerugian.
Jika demikian, julukan “Bapak Polder” memang pantas bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai catatan sejarah bahwa Bekasi pernah terlalu percaya pada solusi instan tanpa sistem terpadu.
Antara Warisan dan Pertanggungjawaban
Editorial ini bukan menolak polder sebagai konsep. Polder adalah bagian penting pengendalian banjir. Namun ketika ia dijadikan ikon kebijakan tanpa evaluasi serius, maka yang lahir bukan solusi, melainkan simbol kegagalan yang terus diulang.
Tri Adhianto mungkin akan dikenang sebagai Wali Kota dengan polder terbanyak. Tapi publik Bekasi lebih membutuhkan satu hal sederhana yakni, air hujan yang tidak lagi menjadi bencana.
Dan sampai hari itu datang, gelar “Bapak Polder Kota Bekasi” akan tetap terdengar tajam, satir, dan penuh tanda tanya.
