 |
| Komika Obi Mesakh |
inijabar.com, Kota Bekasi - Komedian Obi Mesakh yang dikenal dengan julukan DC Soft Spoken, mengkritik keras pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, terkait pengurusan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk balik nama ahli waris.
Melalui unggahan video berdurasi 55 detik di akun Instagram @obimesak.nubatonis pada Kamis (12/2/2026), Obi menyoroti kerumitan birokrasi yang dialami warga saat mengurus pajak peralihan hak waris.
Dalam video tersebut, muncul tulisan yang menceritakan pengalaman seseorang yang ingin membalik nama sertifikat tanah milik ayahnya yang telah meninggal.
Namun, ketika datang ke Bapenda untuk membayar pajak BPHTB sebagai syarat balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pelayanan justru ditolak dengan alasan harus melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris.
"Mohon atensinya, Wali Kota Bekasi, Kang Deddy Mulyadi, ini kacau Bekasi. Birokrasinya terlalu kacau. Masa ada orang, bapaknya sudah meninggal, lalu mengurus ahli waris, tapi harus bayar dulu pajak BPHTB. Tapi datang ke kantor Bapenda Kota Bekasi, disuruh harus melalui notaris," ujar Obi dalam video tersebut.
Obi mempertanyakan fungsi Bapenda Kota Bekasi, jika urusan pajak justru dilemparkan ke notaris. Ia menilai hal tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik kolusi untuk mencari keuntungan.
"Ini maksudnya apa? Terus Bapenda Bekasi kerjanya ngapain? Janganlah kong-kali-kong sama notaris supaya kalian dapat cuan," tegasnya.
Komedian yang kini tinggal di Kota Bekasi itu juga menyinggung persoalan korupsi yang kerap melanda Kota Bekasi. Ia menyatakan, kerumitan birokrasi yang tidak kunjung diperbaiki bisa menimbulkan persepsi negatif.
"Kalau begini-begini, kita bisa beranggapan Bekasi ini sarang korupsi, sarang pungli. Tolong diberesin Pak Deddy Mulyadi, Mas Tri sebagai Wakil Wali Kota, tolonglah. Kota Anda kacau, tidak ada beres-beresnya Bekasi," ungkap Obi.
Unggahan video tersebut mendapat respons dari sejumlah warganet. Akun @wandikelana berkomentar mendukung langkah Obi menyuarakan kritik.
"Mantabs bang @obimesak.nubatonis, No Viral No Justice. Suarakan terus kebenaran. Udah berkali-kali di-OTT kepala daerahnya padahal ya..." tulis @wandikelana.
Sementara akun @helmi.nuzuar menduga bahwa kerumitan birokrasi, menjadi indikasi adanya pungutan liar.
"Birokrasi kalau ruwet, tanda banyak pungli... Itulah contoh birokrasi negara berkembang," komentar @helmi.nuzuar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Bapenda Kota Bekasi maupun Pemerintah Kota Bekasi, terkait kritik yang disampaikan Obi Mesakh. Belum diketahui pula apakah pengalaman yang diceritakan dalam video, merupakan peristiwa yang dialami Obi sendiri atau aduan dari netizen lain. (Pandu)
