 |
| Ketua DPRD Depok saat menerima massa aksi di kantor DPRD Depok |
inijabar.com, Depok - Pasca diberhentikannya program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan gratis di Kota Depok pada 2026, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satunya respon muncul dari Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna.
Ketua DPRD, Ade Supriyatna dengan tegas mengatakan, dirinya tidak akan menyetujui APBD Perubahan 2026 sebelum adanya komitmen nyata dari Pemerintah Kota Depok untuk kembali ke sistem program UHC semula.
"Tinta pulpen saya tidak akan jatuh menyetujui APBD Perubahan sebelum ada komitmen kembali ke UHC dari Pemerintah Kota Depok," tegas Ade usai menerima massa aksi yang menuntut program UHC terus dilanjutkan, di ruangan Badan Musyawarah DPRD Depok, Senin (9/2/2026).
Selain itu, Ade mendesak agar Pemerintah Kota Depok untuk segera melakukan perbaikan data sosial dan mengembalikan sistem UHC.
Lebih lanjut menurutnya kondisi Kota Depok yang tidak lagi melanjutkan program UHC menunjukkan dampak yang negatif, karena turunnya derajat pelayanan kesehatan pada masyarakat. Oleh karenanya, atas situasi tersebut dirinya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Kota untuk segera juga memperbaiki data sosial dan mengembalikan sistem UHC.
"Kemarin rapat bersama dengan Dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, itu juga sudah bersepakat, berkomitmen secepat-cepatnya akan kembali lagi ke UHC," ungkap Ade.
Politisi PKS itu juga membeberkan bahwa Komisi D DPRD Kota Depok bersama dinas terkait telah menyepakati agar segera mengaktifkan kembali UHC, yang memang memerlukan komitmen dari Pemerintah Kota dengan BPJS melalui pembuatan MoU (Perjanjian Kerja sama) baru.
"Kekurangan anggaran dan lain-lainnya ini kita bicarakan, kan masih terus berjalan. Kita mengejar peningkatan kepesertaan atau keaktifan peserta mandiri, kita juga akan menutup kekurangan misalnya yang memang perlu dibantu PBI (Penerima Bantuan Iuran)," jelas Ades yang akrab disapa.
Terkait minimnya informasi status Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sudah tidak aktif yang mengakibatkan masyarakat sulit mengakses fasilitas kesehatan. Ades menyampaikan meskipun Pemkot menyatakan menjamin pelayanan kesehatan di rumah sakit, namun masih banyak warga yang tidak terinformasikan.
Ade mengungkapkan bahwa pihaknya masih banyak mendapati warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Bahkan juga turut berduka cita pada warga yang meninggal dunia karena ketidaktahuan informasi terkait hal tersebut.
"Artinya, mungkin saja Pemerintah Kota sekarang berkata kita jamin pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk yang lagi berobat, tapi bagaimana yang tidak terinformasikan? Gara-gara dia tidak aktif lagi KIS-nya, dia tidak jadi ke sarana kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, jadi akhirnya meninggal dunia," pungkas Ades. (Risky)
