 |
| Aksi demo supir angkot di Kota Bekasi |
DALAM polemik angkot versus Bus Trans Beken, telah menjadi sorotan publik di Kota Bekasi. Kebijakan Pemkot Bekasi dalam moda transportasi publik seolah humanis dan modern namun dibalik itu muncul ketidakadilan.
Secara teori ekonomi transportasi, penambahan moda baru berkapasitas besar harus berbasis pada analisis kebutuhan (demand) dan daya dukung jaringan (supply).
Jika bus beroperasi pada koridor yang sama dengan angkot tanpa restrukturisasi trayek, maka yang terjadi bukan integrasi, melainkan kompetisi langsung. Kondisi itu berpotensi menurunkan okupansi angkot secara drastis dan memicu konflik horizontal di lapangan.
Konsep trunk–feeder menempatkan bus sebagai tulang punggung di jalur utama (trunk), sementara angkot berfungsi sebagai pengumpan (feeder) dari kawasan permukiman menuju halte atau terminal. Skema ini bertujuan membangun sistem, bukan menciptakan persaingan head to head. Tanpa desain integrasi rute dan tarif, modernisasi justru bisa melahirkan ketimpangan.
Di sisi lain, kebijakan tarif gratis pada bus memunculkan perdebatan soal keadilan. Dari perspektif pelayanan publik, subsidi dapat dipandang sebagai keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam perspektif persaingan usaha, subsidi pada satu moda tanpa skema transisi bagi moda lain berpotensi menciptakan distorsi pasar.
Modernisasi moda tidak cukup dimaknai sebagai mengganti kendaraan lama dengan bus baru. Modernisasi mencakup transformasi sistem: penataan trayek, integrasi tiket, standar pelayanan minimum, digitalisasi pembayaran, pengaturan headway, hingga kepastian hukum bagi operator lama untuk bertransformasi menjadi bagian dari sistem baru.
Kebijakan konversi 3:1 yang di sejumlah daerah diterapkan dengan mengurangi tiga armada kecil menjadi satu armada besar pada prinsipnya bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kepadatan. Namun implementasinya mensyaratkan skema kemitraan, kompensasi, atau pengalihan status pengemudi menjadi karyawan operator agar tidak menimbulkan dampak sosial.
Dalam perspektif keadilan, modernisasi idealnya bersifat inklusif. Pemerintah Kota Bekasi tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih nyaman bagi penumpang, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha kecil. Tanpa itu, modernisasi berisiko dipersepsikan sebagai penggantian pemain, bukan pembenahan sistem.
Sebagai kota penyangga ibu kota, Bekasi membutuhkan sistem transportasi terintegrasi dan efisien. Tantangannya bukan sekadar mengejar popularitas melalui layanan gratis atau armada baru, melainkan membangun ekosistem transportasi yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan.
Di tengah polemik angkot versus Bus Trans Beken, publik kini menanti apakah modernisasi yang dijalankan Pemerintah Kota Bekasi akan benar-benar berbasis sistem dan keadilan, atau berhenti pada simbol perubahan fisik semata.
Disusun: Tim Redaksi
