 |
| Ilustrasi |
inijabar.com, Jakarta – Kepala Kejaksaan Agung ST Burhanuddin kembali melakukan penyegaran di tubuh Korps Adhyaksa dengan merotasi 31 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di sejumlah wilayah Indonesia.
Dari daftar tersebut, tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jawa Barat turut mengalami pergantian pimpinan.
Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-161/C/02/2026 yang diteken Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto pada 11 Februari 2026.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari pembinaan karier serta penguatan kinerja institusi.
Berikut tiga pejabat yang ditunjuk sebagai Kajari baru di 3 daerah di Jawa Barat yakni:
1. Yustina Engelin Kalangit menjadi Kajari Kuningan
Yustina Engelin Kalangit dipercaya memimpin Kejaksaan Negeri Kuningan memggantikan Ikhwanul Ridwan S. SH. Sebelum promosi tersebut, ia menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Penunjukan ini diharapkan mampu memperkuat penanganan perkara serta pengawasan di wilayah hukum Kuningan.
2. Jemmy Novian Tirayudi menjadi Kajari Kabupaten Tasikmalaya
Jemmy Novian Tirayudi ditetapkan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya menggantikan Jimmy D Setiawan.
Sebelumnya, Jemmy menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi. Pengalaman di bidang tindak pidana khusus dinilai menjadi modal penting dalam mengawal penegakan hukum di Tasikmalaya.
3. Ayu Agung menjadi Kajari Garut
Ayu Agung SH ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Garut menggantikan Yuyun Wahyudi SH.
Sebelum mengemban jabatan tersebut, Ayu menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Penunjukan ini sekaligus menjadi bagian dari rotasi nasional yang menyasar sejumlah daerah strategis.
Mutasi 31 Kajari ini dipandang sebagai langkah strategis Jaksa Agung untuk menjaga ritme organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta memastikan optimalisasi kinerja kejaksaan di daerah.
Pergantian pimpinan di tiga Kejari Jawa Barat itu pun menjadi perhatian publik, mengingat ketiganya akan langsung berhadapan dengan sejumlah agenda penegakan hukum dan pengawasan proyek pembangunan di wilayah masing-masing.(*)
