 |
| Walikota Bandung Muhammad Farhan |
inijabar.com, Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat suara menanggapi kritik sejumlah pakar lingkungan terkait rencana Pemerintah Kota Bandung yang mengalihkan teknologi pemusnahan sampah dari insinerator ke pengolahan Refuse-Derived Fuel (RDF).
Farhan menilai kritik tersebut sebagai masukan yang wajar dan perlu didengar di tengah krisis sampah yang kian mengkhawatirkan.
“Saya kira kritik itu bagus,” kata Farhan saat ditemui di Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (9/2/2026).
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung terbuka menerima saran dan usulan dari pihak manapun, selama solusi yang ditawarkan cepat, murah, dan efektif dalam menekan timbunan sampah yang kini mencapai lebih dari 1.500 ton per hari.
Namun satu hal ditegaskan Farhan: pola pembakaran sampah tidak lagi menjadi pilihan.
“Kami tidak akan menerima usulan pengolahan sampah yang masih menggunakan pola pembakaran,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Pemkot Bandung ingin menghindari risiko pencemaran udara dan dampak lingkungan yang selama ini melekat pada teknologi insinerator.
WTE Ada Kontrak, Tapi TPA Tak Dibuka
Di sisi lain, Farhan mengungkapkan bahwa secara konsep, Kota Bandung sebenarnya sudah memiliki kontrak pengolahan sampah berbasis Waste to Energy (WTE) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kerja sama tersebut direncanakan berlangsung di TPA Legok Nangka, namun hingga kini belum berjalan.
“Perjanjiannya ada, tapi belum terlaksana karena sampai sekarang TPA Legok Nangka belum juga dibuka oleh Pemprov Jawa Barat,” ungkap Farhan.
Kondisi ini membuat Kota Bandung berada dalam posisi serba terjepit: volume sampah terus meningkat, sementara solusi skala besar tak kunjung terealisasi.
Pernyataan Farhan memperlihatkan persoalan klasik pengelolaan sampah di Jawa Barat: kebijakan ada, kontrak ada, tapi eksekusi tersendat di level kewenangan. Di tengah kritik pakar lingkungan terhadap RDF, opsi WTE yang digadang-gadang justru tersandera oleh belum dibukanya TPA Legok Nangka.
Tanpa kepastian lokasi dan teknologi yang benar-benar berjalan, Bandung berpotensi terus berkutat pada solusi darurat, sementara 1.500 ton sampah per hari menjadi bom waktu ekologis di tengah kota.(*)
