 |
| Fraksi PKS DPRD Jabar saat bertemu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi |
inijabar.com, Subang- Nasib Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) di Jawa Barat tahun 2026 kembali menjadi sorotan tajam. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan adanya keresahan serius dari pengelola sekolah swasta menyusul kebijakan pengalihan anggaran BPMU menjadi program beasiswa langsung bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, KH. Tetep Abdulatip, menyampaikan hal tersebut usai pertemuan dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan Subang. Senin (9/2/2026)
“Apa yang kami sampaikan hari ini adalah suara masyarakat. Fraksi PKS hadir sebagai jembatan agar aspirasi warga dapat diterima dan ditindaklanjuti dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar KH. Tetep Abdulatip.
Para pengelola sekolah swasta menilai kebijakan pengalihan BPMU ke skema beasiswa menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan operasional sekolah.
Menurut KH. Tetep Abdulatip, kejelasan kebijakan menjadi krusial agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.
“Kami memahami tujuan meningkatkan akses pendidikan. Namun pengelola sekolah swasta membutuhkan kepastian agar proses pendidikan tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan,” tegasnya.
Sekolah Negeri di Atas Tanah Desa Juga Disorot
Selain BPMU, Fraksi PKS kembali menyoroti persoalan sekolah menengah negeri (SMAN) yang berdiri di atas tanah desa tanpa kejelasan kompensasi. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu konflik sosial dan persoalan hukum di masa depan.
“Masyarakat desa mendukung pendidikan, tetapi dukungan itu tidak boleh dibalas dengan ketidakpastian. Pendidikan harus tumbuh di atas keadilan, bukan pengorbanan sepihak,” ungkapnya.
Fraksi PKS mendorong Pemprov Jabar segera melakukan inventarisasi menyeluruh serta menyusun mekanisme penyelesaian yang sah dan berkeadilan.
Hibah Daerah Diminta Dibuka Kembali
KH.Tetep Abdulatif menyatakan, aspirasi lain datang dari komunitas sosial, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi kemasyarakatan yang berharap hibah daerah kembali dibuka.
Selama ini, kata dia, lembaga-lembaga tersebut menjadi mitra penting pemerintah dalam memberikan layanan sosial hingga tingkat akar rumput.
“Hibah bukan sekadar soal anggaran, tetapi tentang keberlangsungan layanan sosial yang membantu pemerintah menjangkau masyarakat paling bawah,” kata KH. Tetep Abdulatip.
BPMU 2026, Akses Pendidikan Naik tapi Risiko Sekolah Swasta Menguat
Sekedar gambaran, pengalihan BPMU menjadi beasiswa langsung pada 2026 secara konseptual memang berorientasi pada keadilan sosial dan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Namun, kebijakan ini menyisakan konsekuensi serius bagi ekosistem pendidikan, khususnya sekolah swasta yang selama ini menjadi penopang daya tampung pendidikan menengah di Jawa Barat.
Tanpa skema transisi yang jelas, sekolah swasta berpotensi mengalami tekanan keuangan, penurunan kualitas layanan, hingga ancaman penutupan. Jika ini terjadi, beban justru bisa beralih ke sekolah negeri yang daya tampungnya terbatas.
Sorotan Fraksi PKS menunjukkan bahwa polemik BPMU bukan sekadar isu anggaran, melainkan menyangkut keberlanjutan sistem pendidikan Jabar secara menyeluruh. Tahun 2026 menjadi titik krusial: apakah kebijakan ini mampu menghadirkan keadilan pendidikan tanpa mengorbankan stabilitas lembaga pendidikan yang telah lama berperan di lapangan.(*)
