inijabar.com, Kota Bekasi- Pada momentum Hari Keterbukaan Informasi 30 April 2026, Pemerintah Kota Bekasi disorot karena dinilai belum sepenuhnya transparan dalam membuka data pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah, meski sudah ada imbauan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat.
Apa yang terjadi?
Komitmen keterbukaan informasi publik kembali diuji. Di tengah dorongan transparansi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi justru dinilai belum maksimal membuka akses data keuangan daerah kepada publik.
Kenapa ini penting?
Keterbukaan informasi keuangan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola mulai dari sumber pendapatan hingga alokasi belanja.
Apa masalah utamanya?
Hingga Hari Keterbukaan 2026, publik masih kesulitan mengakses data rinci terkait:
- Pendapatan asli daerah (PAD)
- Belanja infrastruktur dan pelayanan publik
- Realisasi anggaran tahunan
Padahal, transparansi ini menjadi indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Apa kata regulasi?
Surat edaran Gubernur Jawa Barat yang ditandatangani Dedi Mulyadi menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah, camat dan lurah harus membuka akses informasi publik secara luas, termasuk laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.
Dampaknya bagi masyarakat?
Minimnya keterbukaan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, masyarakat tidak bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi mereka.
Apa yang seharusnya dilakukan?
Pemkot Bekasi didorong untuk:
- Menyediakan portal transparansi keuangan yang update dan mudah diakses
- Mempublikasikan laporan realisasi anggaran secara berkala
- Membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan anggaran
Hari Keterbukaan Informasi seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar seremoni. Transparansi keuangan daerah adalah fondasi kepercayaan publik. Jika masih tertutup, maka yang dipertanyakan bukan hanya data—tetapi komitmen terhadap pelayanan masyarakat itu sendiri.
#keterbukaan informasi Bekasi 2026 #transparansi keuangan daerah Bekasi #anggaran Pemkot Bekasi
#kritik keterbukaan publik
#laporan keuangan daerah Jawa Barat
