 |
| Rapat Komisi III DPRD dengan Jajaran BUMD Kota Bekasi. |
inijabar.com, Kota Bekasi - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, memanggil seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi, guna membahas Rencana Kerja (Renja) tahun 2027 serta evaluasi penyertaan modal.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik, tetap menjadi prioritas utama para perusahaan plat merah tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa rapat koordinasi itu merupakan langkah awal ekspos kerja, sebelum memasuki pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
"Hari ini jadwal rapat dengan mitra kerja BUMD terkait Renja 2027. Pembahasan mengalir saja, terutama mengenai target kerja dan persoalan pelayanan masyarakat, serta kontribusi PAD yang akan mereka sumbangkan ke Kota Bekasi," ujar Arif saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (1/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Arif memberikan catatan keras terkait pola komunikasi antara jajaran direksi BUMD dengan legislatif.
Menurutnya, masih banyak direktur yang tidak memperbarui informasi, mengenai perubahan kontrak maupun kendala operasional kepada Komisi III.
Kurangnya komunikasi ini berdampak pada terhambatnya usulan penyertaan modal. Arif mengungkapkan, adanya keterlambatan pengajuan yang mengakibatkan anggaran tersebut tidak dapat terserap maksimal pada tahun berjalan.
"Penyertaan modal yang tidak beres tahun ini menjadi kendala karena komunikasi yang kurang, akhirnya pengajuan telat. Kami tekankan agar penyertaan modal tahun 2026 yang tidak lolos, bisa digunakan sebaik-baiknya di tahun 2027. Kami akan kawal terus," tegas Arif.
Komisi III membedah progres dari lima entitas usaha milik Pemkot Bekasi, yakni PT Sinergi Patriot Bekasi, BPRS Patriot Bekasi, PT Mitra Patriot (PDMP), PT Migas, dan Perumda Tirta Patriot.
"Untuk PT Sinergi Patriot Bekasi, perusahaan ini mulai melakukan ekspansi usaha. Tidak hanya di bidang gas sesuai indikator utamanya, tetapi juga merambah ke pengelolaan limbah, solar, dan unit bisnis lainnya melalui anak perusahaan," jelas Arif.
Sedangkan BPRS Patriot Bekasi, Arif menilai adanya performa positif, dengan peningkatan dividen yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
"Soal PT Migas, meski sudah tidak bekerja sama dengan Foster, mereka melaporkan akan memperbarui kerja sama dengan skema Public Service Obligation (PSO) bersama Pertamina pada 2027," ungkap Arif.
Arif menyebut, PT Mitra Patriot telah menunjukkan progres komunikasi yang baik. PTMP berencana melakukan kegiatan bersama dengan Pasar Baru, terkait akomodasi dari Pemerintah Kota.
"Kalau Perumda Tirta Patriot, tetap menjadi fokus dalam hal peningkatan kualitas pelayanan air bersih, agar tidak terjadi keluhan massal di masyarakat," papar Arif.
Arif berharap, melalui penyusunan kinerja yang lebih tertata, seluruh BUMD dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota.
"Konsentrasi kita di Komisi III adalah PAD. Kami melihat posisi BUMD sudah mulai tertata agar lebih meningkat, asalkan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan tidak menimbulkan polemik," tutupnya. (Pandu)
