![]() |
| Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat menerima bauruh |
inijabar.com, Garut – Momentum 2026 dimanfaatkan para pekerja di Kabupaten Garut untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Dalam audiensi yang digelar di Lapangan Sekretariat Daerah, Tarogong Kidul, Jumat (1/5/2026), Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menerima perwakilan serikat pekerja dengan sejumlah tuntutan krusial, mulai dari pengupahan hingga perlindungan hak buruh.
Dalam pertemuan tersebut, Syakur tidak sekadar menyampaikan ucapan seremonial. Ia menegaskan posisi buruh sebagai elemen vital dalam menopang struktur ekonomi daerah.
Menurutnya, tanpa kontribusi buruh, roda industri di Garut tidak akan bergerak optimal.
“Buruh adalah bagian penting dalam masyarakat Kabupaten Garut. Harapan mereka harus kita upayakan terealisasi secara bertahap,” ujarnya di hadapan perwakilan serikat pekerja.
Sorotan Upah dan Janji Evaluasi
Isu pengupahan menjadi salah satu tuntutan paling tajam yang disampaikan buruh. Menanggapi hal itu, Syakur mengakui bahwa formula upah yang berlaku saat ini masih perlu dikaji ulang. Ia membuka ruang evaluasi agar kebijakan pengupahan ke depan lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja, tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha.
Langkah ini menjadi sinyal penting di tengah tekanan ekonomi makro yang turut memengaruhi sektor industri di daerah. Pemerintah daerah, kata dia, tidak bisa mengambil kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja dan pelaku usaha.
Jaga Keseimbangan: Buruh Sejahtera, Perusahaan Tetap Jalan
Syakur menekankan bahwa hubungan industrial di Garut harus dibangun di atas prinsip saling membutuhkan. Ia menyebut, keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan buruh tidak boleh diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Garut berencana melakukan kunjungan langsung ke sejumlah perusahaan. Tujuannya memastikan hak-hak buruh terpenuhi, sekaligus menjaga agar operasional bisnis tetap berjalan stabil.
“Perusahaan harus tetap untung dan beroperasi, buruh juga harus mendapatkan haknya. Pemerintah berkepentingan menjaga kondusivitas dan penyerapan tenaga kerja,” tegasnya.
Produktivitas Buruh Garut Jadi Daya Tarik Investor
Di tengah tuntutan yang mengemuka, Syakur juga menyoroti sisi positif tenaga kerja di Garut. Ia menilai produktivitas buruh lokal sudah berada pada level yang kompetitif. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat investor yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memperluas investasi di wilayah tersebut.
Fenomena ini menjadi indikator bahwa kualitas tenaga kerja Garut mampu bersaing di tengah dinamika industri. Pemerintah daerah pun melihat peluang ini sebagai modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Tantangan ke Depan: Kebijakan Harus Hati-Hati
Meski membuka ruang evaluasi, Syakur mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dirumuskan secara hati-hati. Ia menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah agar tidak muncul kebijakan yang justru menjadi beban salah satu pihak.
Momentum May Day ini, menurutnya, bukan sekadar ajang penyampaian tuntutan, tetapi juga ruang membangun dialog konstruktif demi masa depan ketenagakerjaan di Garut.
Dengan komitmen evaluasi upah, penguatan pengawasan, serta dorongan investasi, arah kebijakan Pemkab Garut kini berada di titik krusial: menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan ekonomi daerah.(Jang)



