 |
| Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat memberikan arahan di peringatan HUT RI ke 81 di Gedung Sate Kota Bandung |
inijabar.com, Kota Bandung – Momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat.
Permintaan maaf itu disampaikan karena masih ada puluhan ribu warga yang belum menikmati akses listrik.
Dalam sambutannya pada Upacara HUT RI ke-81 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), Dedi mengakui pemerintah provinsi belum sepenuhnya mampu menghadirkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Jawa Barat.
"Di hari kemerdekaan ke-81 ini kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, baik yang berada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat maupun di luar negeri untuk mencari nafkah. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kami belum bisa memerdekakan masyarakat Jawa Barat," ujar Dedi.
Menurut Dedi, hingga saat ini masih terdapat sekitar 80 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki jaringan listrik sehingga masih hidup dalam kegelapan ketika malam hari.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh persoalan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2027. Dedi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 jumlah warga yang belum mendapatkan akses jaringan listrik mencapai lebih dari 500 ribu orang, sehingga telah terjadi penurunan yang signifikan.
"Dan di tahun 2027 kami akan selesaikan. Di tahun 2025 ada 500 ribu lebih rakyat Jawa Barat belum memiliki jaringan listrik," katanya.
Ironi Provinsi Penghasil Energi
Dedi menilai kondisi tersebut menjadi ironi besar. Pasalnya, Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia dengan berbagai sumber pembangkit listrik.
Ia menyebut keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatiluhur, Jatigede, Cirata, Saguling hingga potensi panas bumi (geothermal) yang tersebar di berbagai wilayah pegunungan Jawa Barat.
"Padahal Jawa Barat adalah pusat energi, baik geotermal maupun pembangkit listrik tenaga air yang terhampar luas. Namun ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tetapi rakyat kita bahkan yang tinggal dekat pembangkit itu tidak memiliki listrik," ungkapnya.
Komitmen Tuntaskan Ketimpangan
Dedi menegaskan persoalan ketimpangan akses listrik menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama melalui penataan sistem keuangan daerah dan pembangunan yang lebih berkeadilan.
Menurutnya, makna kemerdekaan bukan hanya perayaan seremonial, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati hak dasar, termasuk akses terhadap listrik sebagai penunjang kehidupan dan perekonomian.
"Kita harus menyelesaikan seluruh ironi itu secara bersama-sama melalui penataan sistem keuangan daerah," tegas Dedi.
Target penyelesaian elektrifikasi pada 2027 diharapkan menjadi langkah nyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok daerah sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat kemerdekaan secara nyata.(*)
