inijabar.com, Depok- Dinamika tahapan proses pemilihan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Depok periode 2026-2031 melalui Musyawarah Kota (Mukota) VI kembali menuai sorotan.
Di balik keputusan mundurnya salah satu bakal calon ketua lainnya yakni, Rudi Malau masih tersimpan catatan dinamika internal yang semestinya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi iklim organisasi pengusaha terbesar di Kota Depok ini.
Keputusan kubu Rudi Malau untuk mengurungkan niat mengambil formulir pendaftaran yang disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pemenangannya, Andi pada Kamis (6/8/2026) dengan alasan pertimbangan menjaga kondusivitas ekonomi daerah, patut diapresiasi sebagai langkah dewasa. Terlebih, dirinya sempat menegaskan bahwa prinsip moral organisasi.
“Karena kita di sini semua pengusaha, bukan preman ya, kalau kita preman boleh saja, kita bukan preman, kita pengusaha,” ujar Andi kepada awak media.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyiratkan adanya dugaan ketegangan tensi di tingkat bawah yang sempat menghangat, mulai dari polemik besaran dana partisipasi yang awalnya disorot hingga akhirnya disepakati di angka Rp340 juta, ditambah uang formulir Rp50 juta.
Namun, mundurnya kubu Rudi Malau justru menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara transparan oleh Steering Committee (SC) dan panitia penyelenggara Mukota VI.
Menurut Andi dinamika ini tidak lepas dari terbitnya berita acara dari pengurus KADIN Jawa Barat pasca pertemuan di Bandung yang menyatakan, bahwa tahapan pendaftaran sejatinya telah ditutup pada 31 Juli 2026.
Namun di sisi lain, proses penyerahan syarat oleh bakal calon tunggal, Dr. Karlina diketahui sempat diwarnai catatan tarik-ulur sebelum akhirnya berujung pada pemanggilan para pihak-pihak berkaitan oleh pengurus KADIN Jawa Barat.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di tubuh internal organisasi pengusaha: Apakah aturan main (Rule of the Game) telah dijalankan secara konsisten tanpa pandang bulu?
KADIN sebagai wadah organisasi strategis pengusaha harus menjadi teladan dalam menegakkan tata kelola organisasi yang akuntabel (Good Governance). Keterbukaan informasi terkait tenggat waktu dan kejelasan kepastian tahapan penyelenggaraan, serta objektivitas panitia adalah harga mati. Agar legitimasi kepemimpinan yang lahir benar-benar kuat, bukan sekadar jalan kompromi akibat tekanan situasi.
Meski proses pencalonan hingga saat ini mengerucut pada bakal calon tunggal yakni Dr. Karlina. Para pemangku kepentingan berharap Mukota VI ini tidak kehilangan esensi demokrasinya.
Seperti yang ditekankan kubu Rudi Malau, para pengusaha di Depok pada akhirnya mendambakan KADIN yang lebih solid.
“Siapapun yang nantinya resmi menakhodai KADIN Kota Depok, tantangan utamanya adalah merangkul seluruh asosiasi terutama sektor jasa konstruksi ya yang beralfliasi dengan KADIN seperti Gapensi, Gapeknas, dan asosiasi lainnya serta memperkuat sinergi nyata dengan Pemerintah Kota Depok,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua GPC Gapensi Depok itu.
Kondusivitas ekonomi daerah tidak akan tercipta dari proses pemilihan yang menyisakan tanya, melainkan dari kepemimpinan inklusif yang mampu merangkul semua pihak, membuka ruang dialog, dan mengutamakan kepentingan dunia usaha di atas kepentingan golongan.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan para pelaku usaha di Depok masih menantikan pernyataan resmi dari panitia atau pun Steering Committee (SC) guna memastikan seluruh rangkaian Mukota VI KADIN Kota Depok 2026 berjalan sesuai aturan yang adil dan transparan. (Risky)
