 |
| Rakor IKP Jabar 2026 yang dilaksanakan di Garut |
inijabar.com, Garut- Peran kehumasan pemerintah di era digital tidak lagi cukup hanya mengandalkan siaran pers dan pemantauan media konvensional. Di tengah derasnya arus informasi dan masifnya penggunaan media sosial, insan humas dituntut mampu membaca opini publik secara real time melalui teknologi social listening hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Pesan tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) se-Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Rabu (12/8/2026).
Mewakili pimpinan secara virtual, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana, menegaskan bahwa pola kontrol sosial telah berubah drastis. Masyarakat kini tidak lagi menjadi objek, tetapi telah menjadi subjek yang aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui ruang digital.
Menurut Bayu, media sosial, jurnalisme warga, dan dukungan teknologi AI membuat kritik maupun aspirasi publik dapat muncul setiap saat dengan penyebaran yang sangat cepat.
"Kini kontrol sosial tidak lagi dimonopoli negara. Masyarakat mulai aktif mengontrol negara, rakyat bergerak dari objek menjadi subjek. Narasi direbut masyarakat, kritik sosial bergeser ke ruang digital yang lebih cair, partisipatif, dan berlangsung secara real time dengan biaya sangat murah," ujarnya.
Karena itu, Bayu mendorong seluruh humas pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan social listening secara aktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memetakan persepsi publik, membaca emosi masyarakat, hingga mendeteksi potensi krisis sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Garut sebagai tuan rumah Rakor IKP Jabar 2026.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas komunikasi publik pemerintah daerah, tetapi juga mempererat kolaborasi antar-Diskominfo kabupaten dan kota di Jawa Barat.
"Terima kasih kepada Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan seluruh peserta dari berbagai daerah. Selamat menikmati Kabupaten Garut, suasananya sedang sejuk dan semoga juga bisa menikmati kuliner khas Garut," katanya.
Di sisi lain, Kepala Bidang IKP Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim Sujana, menjelaskan bahwa rakor berlangsung selama dua hari dengan berbagai materi yang langsung dapat diterapkan oleh praktisi kehumasan.
Materi yang dibahas meliputi teknik *lsocial listening, strategi merespons aduan masyarakat, pelayanan permintaan informasi publik, manajemen hubungan media, hingga pengelolaan konten media sosial agar memiliki tingkat interaksi atau high engagement.
Salah satu sesi yang menjadi perhatian adalah IKP Talks #5 yang mengupas strategi merespons permintaan informasi dari masyarakat maupun media secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi belanja media sesuai nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), pengelolaan media sosial pemerintah, serta tata kelola anggaran komunikasi publik.
Melalui Rakor IKP Jabar 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap seluruh insan kehumasan mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap komunikasi digital sehingga lebih responsif dalam membaca opini publik, cepat menangani isu, serta mampu membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang transparan, efektif, dan berbasis data.(ujang)
