 |
| Susanah |
KEHADIRAN Susanah, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR, DPD, serta MPR RI menjadi salah satu momen yang paling banyak diperbincangkan publik.
Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan Susanah sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, sekaligus buruh harian yang berjuang menghidupi keluarganya.
Namun, bukan hanya kisah perjuangannya yang menjadi sorotan. Pernyataan Presiden mengenai upah Susanah yang disebut mencapai Rp700 ribu per kilogram pengupas kulit bawang memicu perdebatan luas di media sosial.
Berbagai pihak mempertanyakan angka tersebut, sementara keluarga Susanah disebut memberikan penjelasan berbeda mengenai pekerjaan dan penghasilannya.
Faktanya Susanah bukan berprofesi sebagai pengupas kulit bawang tapi pemotong bahan kain dan malam hari nya bekerja sebagai pembersih ompreng di dapur MBG.
Di luar polemik nominal upah, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya tujuan menghadirkan Susanah dalam forum kenegaraan paling bergengsi di Indonesia?
Dalam perspektif komunikasi politik, menghadirkan penerima manfaat program pemerintah merupakan cara yang lazim digunakan untuk menunjukkan dampak nyata sebuah kebijakan. Dengan menghadirkan langsung warga penerima bantuan, pemerintah ingin menyampaikan bahwa program sosial tidak hanya hadir dalam angka-angka statistik, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
Di sisi lain, kritik juga bermunculan. Sebagian kalangan menilai kemunculan warga miskin di panggung kenegaraan berpotensi menimbulkan kesan bahwa kemiskinan dijadikan simbol keberhasilan program pemerintah. Pertanyaan etis pun muncul: apakah ini bentuk apresiasi terhadap perjuangan rakyat kecil, atau justru menjadikan kisah kemiskinan sebagai bagian dari narasi politik?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu bergantung pada sudut pandang masing-masing.
Jika tujuan utamanya adalah menunjukkan bahwa PKH berhasil membantu keluarga rentan bertahan dan menyekolahkan anak-anak mereka, maka kehadiran Susanah dapat dipahami sebagai testimoni keberhasilan program sosial pemerintah.
Namun apabila setelah sorotan kamera padam kehidupan Susanah tidak mengalami perubahan berarti, maka kritik bahwa rakyat kecil hanya dijadikan simbol dalam seremoni kenegaraan akan semakin menguat.
Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak cukup diukur dari seberapa sering penerima bantuan tampil di panggung nasional. Tolok ukurnya adalah apakah mereka mampu keluar dari kemiskinan, memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan akhirnya tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Karena itu, substansi yang seharusnya menjadi perhatian bukan sekadar siapa yang diundang ke Gedung DPR, melainkan bagaimana negara memastikan kisah Susanah berubah dari cerita tentang bertahan hidup menjadi kisah tentang meningkatnya kesejahteraan.
Artikel ini merupakan tulisan opini yang mengangkat perdebatan publik mengenai komunikasi kebijakan pemerintah. Opini dan pertanyaan yang disampaikan merupakan bagian dari analisis jurnalistik, bukan pernyataan fakta mengenai motif Presiden atau pemerintah.(*)
