 |
| Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama walikota/bupati se Jabar saat bertemu pimpinan rumah sakit se Jabar dan Jakarta |
inijabar.com, Depok – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan masyarakat Jawa Barat yang mengalami kendala berobat karena kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif atau iurannya menunggak tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan.
Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta rumah sakit rujukan di Jawa Barat maupun sejumlah rumah sakit di Jakarta agar warga tetap mendapatkan penanganan medis, khususnya bagi pasien yang bersedia menjalani perawatan di ruang rawat kelas 3.
"Jika tidak punya BPJS atau BPJS nunggak yang penting mau dirawat di kelas 3, maka kita (pemerintah daerah) bersedia secara bersama-sama untuk meng-cover-nya," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (7/10/2026).
Dedi menjelaskan, mekanisme pembiayaan akan dibahas lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, serta dinas kesehatan di masing-masing daerah.
"Nanti bagaimana pembayarannya secara teknisnya, nanti pemerintah kota/kabupaten dan Pemprov bersama dinas kesehatan masing-masing akan bicarakan," katanya.
Ia menegaskan, yang paling penting adalah memastikan tidak ada warga Jawa Barat yang kehilangan hak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS.
Menurut Dedi, pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, baik karena sakit, kecelakaan, maupun menjadi korban tindak kejahatan.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat, sehingga warga yang membutuhkan penanganan medis tidak lagi menunda berobat hanya karena terkendala iuran BPJS yang belum dibayarkan.
Langkah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, dan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh warga Jawa Barat.
